Jakarta – Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menilai, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak akan medorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.
Ekonom INDEF M Rizal Taufikurahman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019 menjelaskan, dampak pemindahan ibu kota tidak memberikan dorongan terhadap perubahan Gross Domestic Product (GDP) riil.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh INDEF, pemindahan ibu kota hanya berdampak terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 0,24%, namun 32 Provinsi lainnya tidak berdampak apapun.
“Artinya pemindahan tersebut tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pertumbuhan GDP riil nasional,” kata Rizal.
Rizal menamabahkan, berdasarkan variabel makro Gros National Expenditure (GNE), pemindahan ibu kota juga dinilai tidak memberikan dampak apa-apa secara nasional. Namun untuk GNE Kalimantan Timur sendiri bisa tumbuh 0,73% lebih baik dari sebelumnya.
Sementara berdasarkan aspek regional, pemindahan ibu kota dinilai hanya menguntungkan propinsi tujuan namun belum tentu megurangi ketimpangan di sekitar provinsi tujuan.
“Di sisi Iain bahkan bisa jadi merugikan bagi provinsi lain karena konektivitas yang belum terbangun antara daerah tujuan ibu kota baru dengan provinsi-provinsi di berbagai Indonesia. Sehingga berpotensi besar menimbulkan high cost baru bagi daerah lain,” jelas Rizal.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri telah merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2019 sebesar 5,05% secara year on year (YoY) atau tercatat lebih rendah dibanding kuartal II-2018 yang sempat menyentuh 5,27%.
Sebelumnya, melalui Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi telah meminta izin kepada DPR untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Pemerintah sendiri disebut telah mengkonfirmasi pemindahan ibu kota baru akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang membenarkan bahwa Kalimantan Timur menjadi provinsi yang terpilih, meski Presiden Jokowi masih menutup rapat informasi terkait kawasan yang benar-benar akan menjadi ibu kota pengganti DKI Jakarta. (*)
Editor: Rezkiana Np
