News Update

Pemerintah Yakin BUMDes Dorong Perekonomian Desa

Jakarta–Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yakin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang saat ini jumlahnya telah lebih dari 22 ribu unit mampu menggerakkan perekonomian di pedesaan. Pasalnya, BUMDes yang dikelola profesional dengan mudah dapat mencetak keuntungan hingga Rp100 juta per bulan.

“BUMDes di Klaten, misalnya bisa menghasilkan Rp6,5 miliar per tahun karena profesionalitas pengurusnya. Kami juga bekerja sama dengan IPMI International Business School dalam peningkatan sumber daya manusia supaya lebih profesional,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo dalam acara “Sarasehan BUMDesa: Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan” di Kampus IPMI, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin 23 Januari 2016.

Menteri Eko menambahkan, untuk meningkatkan status perkembangan desa, diperlukan banyak intervensi baik dari segi sosial, ekonomi, maupun ekologi. Program Satu Desa Satu Usaha atau One Village One Corporate menjadi salah satu alternatif metode yang sedang dikembangkan oleh Kementerian PDTT dan IPMI. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2

Paulus Yoga

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

1 hour ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

1 hour ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

1 hour ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

2 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

3 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

5 hours ago