Jakarta–Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengkaji tentang pemindahan pusat administrasi pemerintahan dari Jakarta ke daerah di Pulau Kalimantan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionaldan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian PUPR masih mengkaji seluruh kebutuhan pembiayaan.
“Pemindahan ibu kota (pusat pemerintahan) ini masih dalam pembahasan termasuk berapa kebutuhan pembiayaan dan bagaimana skema pembiayaan,” ungkap Bambang kala menghadiri Rapat Kerja RAPBN 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Rabu 5 Juli 2017.
Ia memastikan, pembiayaan pemindahan pusat pemerintahan ini tidak akan menggunakan anggaran APBN, namun melalui skema-skema pada sktor swasta. “Kita akan cari skema bagaimana kita akan dorong sektor swasta sehingga dia yang dibawakan akan sangat minimum,” ujar Bambang. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting OJK menilai penurunan kinerja bank Himbara bersifat siklikal akibat faktor global dan pelemahan… Read More
Poin Penting SIG mencatat nihil fatalitas di seluruh operasi, dengan LTIFR 0,13 dan LTISR 1,01,… Read More
Poin Penting Tugu Insurance menjalankan program Tugu Green Journey dengan mendaur ulang 1,7 ton limbah… Read More
Poin Penting Kemnaker masih menyelidiki dugaan PHK sekitar 400 pekerja PT Karunia Alam Segar, produsen… Read More
Poin Penting CIMB Niaga mencatat laba bersih Rp6,93 triliun pada 2025, tumbuh tipis 0,53% secara… Read More
Poin Penting OJK dan Pemerintah Inggris Raya membentuk Kelompok Kerja Pembiayaan Iklimuntuk mempercepat pembiayaan iklim… Read More