Jakarta–Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengkaji tentang pemindahan pusat administrasi pemerintahan dari Jakarta ke daerah di Pulau Kalimantan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionaldan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian PUPR masih mengkaji seluruh kebutuhan pembiayaan.
“Pemindahan ibu kota (pusat pemerintahan) ini masih dalam pembahasan termasuk berapa kebutuhan pembiayaan dan bagaimana skema pembiayaan,” ungkap Bambang kala menghadiri Rapat Kerja RAPBN 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Rabu 5 Juli 2017.
Ia memastikan, pembiayaan pemindahan pusat pemerintahan ini tidak akan menggunakan anggaran APBN, namun melalui skema-skema pada sktor swasta. “Kita akan cari skema bagaimana kita akan dorong sektor swasta sehingga dia yang dibawakan akan sangat minimum,” ujar Bambang. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting 1,56 juta kendaraan meninggalkan Jabotabek selama H-7 hingga H+1 Natal 2025, naik 16,21… Read More
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Harga emas Galeri24, UBS, dan Antam kompak naik pada perdagangan Sabtu, 27 Desember… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More