Bambang menilai sektor swasta masih sangat meminati dalam proyek pembangunan infrastruktur di Kalimantan. “Semua tertarik. Kita justru akan mencari lokasi di mana kepemilikan tanah sudah di tangan pemerintah. Jadi kita akan melakukan kebijakan ini kalau pemerintah telah mengganti rugi tanah,” ungkap Bambang.
Ia menambahkan, pemilihan kota baru yang akan dijadikan pusat pemerintahan nanti dipastikan berada di luar Pulau Jawa.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla juga mengatakan, bahwa tahun 2017 ini baru akan menyelesaikan proposal rencana pemindahan pusat administrasi dari Jakarta ke Kalimantan. Oleh karena itu, secara tidak langsung, kajian perpindahan ini masih memerlukan waktu yang lama.
Sebagaimana diberitakan, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensegneg) Pratikno mengatakan, bahwa Pemerintah memang tengah mengkaji kembali wacana pemindahan pusat pemerintahan. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting Pengguna MADINA naik 13% menjadi lebih dari 13.700, dengan frekuensi transaksi mencapai 2… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More
Poin Penting PKSS menargetkan pertumbuhan dengan memperluas pasar di luar BRI Group, membidik total 360… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN menurun ke bawah 10%, dari sebelumnya sekitar 26%, dengan target… Read More