Jakarta–Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengkaji tentang pemindahan pusat administrasi pemerintahan dari Jakarta ke daerah di Pulau Kalimantan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionaldan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian PUPR masih mengkaji seluruh kebutuhan pembiayaan.
“Pemindahan ibu kota (pusat pemerintahan) ini masih dalam pembahasan termasuk berapa kebutuhan pembiayaan dan bagaimana skema pembiayaan,” ungkap Bambang kala menghadiri Rapat Kerja RAPBN 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Rabu 5 Juli 2017.
Ia memastikan, pembiayaan pemindahan pusat pemerintahan ini tidak akan menggunakan anggaran APBN, namun melalui skema-skema pada sktor swasta. “Kita akan cari skema bagaimana kita akan dorong sektor swasta sehingga dia yang dibawakan akan sangat minimum,” ujar Bambang. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Jakarta - Perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia (Home Credit) terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan… Read More
Jakarta - Hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara membuat ekonomi desa sekitar tumbuh dua… Read More
Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung langkah Induk Koperasi Unit Desa (Inkud)… Read More
Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk pertama kalinya menggelar kompetisi Runvestasi pada… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi tanggapan terkait penutupan Indeks Harga Saham Gabungan… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO), dengan dukungan dari Otoritas… Read More