Jakarta–Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengkaji tentang pemindahan pusat administrasi pemerintahan dari Jakarta ke daerah di Pulau Kalimantan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionaldan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian PUPR masih mengkaji seluruh kebutuhan pembiayaan.
“Pemindahan ibu kota (pusat pemerintahan) ini masih dalam pembahasan termasuk berapa kebutuhan pembiayaan dan bagaimana skema pembiayaan,” ungkap Bambang kala menghadiri Rapat Kerja RAPBN 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Rabu 5 Juli 2017.
Ia memastikan, pembiayaan pemindahan pusat pemerintahan ini tidak akan menggunakan anggaran APBN, namun melalui skema-skema pada sktor swasta. “Kita akan cari skema bagaimana kita akan dorong sektor swasta sehingga dia yang dibawakan akan sangat minimum,” ujar Bambang. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting Standard Chartered mendorong portofolio yang disiplin, terstruktur (core, tactical, opportunistic), dan terdiversifikasi lintas… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang… Read More
Poin Penting IHSG lanjut melemah tajam – Pada sesi I (6/2), IHSG ditutup turun 2,83%… Read More
Poin Penting Moody’s menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, namun mempertahankan sovereign credit rating… Read More
Poin Penting Penurunan outlook dari stabil ke negatif dinilai Celios sebagai peringatan terhadap arah kebijakan… Read More
Poin Penting Danamon targetkan AUM wealth management tumbuh 20 persen pada 2026, melanjutkan capaian 2025… Read More