Jakarta–Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengkaji tentang pemindahan pusat administrasi pemerintahan dari Jakarta ke daerah di Pulau Kalimantan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionaldan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian PUPR masih mengkaji seluruh kebutuhan pembiayaan.
“Pemindahan ibu kota (pusat pemerintahan) ini masih dalam pembahasan termasuk berapa kebutuhan pembiayaan dan bagaimana skema pembiayaan,” ungkap Bambang kala menghadiri Rapat Kerja RAPBN 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Rabu 5 Juli 2017.
Ia memastikan, pembiayaan pemindahan pusat pemerintahan ini tidak akan menggunakan anggaran APBN, namun melalui skema-skema pada sktor swasta. “Kita akan cari skema bagaimana kita akan dorong sektor swasta sehingga dia yang dibawakan akan sangat minimum,” ujar Bambang. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More
Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More
Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More