Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga Oktober 2023 mencapai Rp2.240,8 triliun atau 73,2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau turun 4,7 persen yoy.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2023 sudah mencapai Rp1.572,2 triliun atau 70 persen dari total pagu belanja APBN.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja K/L Rp768,7 triliun atau 76,8 persen dari pagu. Utamanya dimanfaatkan untuk dukungan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, dan penyaluran berbagai bansos.
Baca juga: Waduh! Sri Mulyani Lapor APBN Oktober 2023 Defisit Rp700 Miliar
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp803,6 triliun atau 64,5 persen dari pagu, utamanya terdiri atas realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.
“Dengan total belanja Rp1.572,2 triliun ini, sebetulnya belanja pemerintah pusat dibandingkan dengan tahun lalu turun -5,9 persen. Inilah makanya penting pada November-Desember belanja kementerian lembaga dan belanja non-KL nanti akan semakin disisir untuk melihat apakah mereka bisa direalisir seluruh alokasi yang sudah dipagukan dalam APBN,” ujar Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Jumat 24 November 2023.
Selanjutnya, dari total belanja pemerintah, sebesar Rp899,1 triliun atau 57,2 persen adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Dari mulai perlindungan sosial, petani dan UMKM. Dalam hal ini program keluarga harapan (PKH) sudah Rp19,6 triliun terealisir, kartu sembako Rp36,3 triliun, PBI JKN Rp38,6 triliun, bansos pangan Rp8,2 triliun, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,2 triliun, bantuan alat dan mesin pertanian Rp574,6 miliar, serta bantuan ternak Rp196,6 miliar,” ungkapnya.
Sementara itu, belanja subsidi kompensasi yang sudah dinikmati masyarakat dalam bentuk listik sudah dibelanjakan Rp83,4 triliun, LPG 3 kilogram Rp52,2 triliun, dan subsidi BBM Rp97,2 triliun, serta subsidi perumahan Rp724,2 miliar.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tetap Fokus Bangun Fondasi Ekonomi
Di bidang pendidikan, pemerintah melalui program Indonesia Pintar menyalurkan anggaran Rp8,4 triliun, Program KIP Kuliah Rp11,4 triliun, BOS (Kemenag) Rp10,5 triliun, BOPTN Rp4,6 triliun, serta Kartu Prakerja Rp4,3 triliun.
“Unutk pembangunan infrastruktur yang langsung dinikmati masyarakat seperti, kereta api, pelabuhan, air minum, jalan, dan sanitasi itu telah terbelanjakan Rp129,7 triliun,” katanya.
Sedangkan, untuk bantuan bencana terdapat belanja Rp1,8 triliun terutama untuk bantuan stimulus perumahan gempa Cianjur sebanyak 42,4 ribu kepala keluarga atau Rp1,22 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
