Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga Agustus 2023 mencapai Rp1.674,7 triliun atau 54,7 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tumbuh 1,1 persen yoy.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2023 sudah mencapai Rp1.170,8 triliun atau 52,1 persen dari total pagu belanja APBN.
Baca juga: Anak Buah Sri Mulyani Sebut APBN 2024 Dirancang untuk Merespon Dinamika Perekonomian
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja K/L Rp581,6 triliun atau 58,1 persen dari pagu, utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan IKN, penyaluran berbagai bansos serta dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu.
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp589,1 triliun atau 47,3 persen dari pagu, utamanya terdiri atas realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.
“Kalau dilihat secara total pertumbuhan dari belanja pemerintah pusat sampai dengan akhir Agustus 2023 adalah -0,6 persen dibandingkan tahun lalu yang levelnya mencapai Rp1.177,9 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Rabu 20 September 2023.
Selanjutnya, dari total belanja sebesar Rp1.170,8 triliun, sebesar Rp649,7 triliun atau 55,5 persen adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Dari mulai perlinsos untuk petani sampai kepada para siswa dalam bentuk belanja Pendidikan, untuk biaya operasi sekolah, pembangunan infrastruktur, terutama untuk kegiatan infrastruktur dasar seperti sarana pra sarana air, jalan, sanitasi, persampahan hingga rel kereta api,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan bencana Rp1,7 triliun utnuk korban bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat.
Baca juga: Ekonom: Anggaran Subsidi KUR Pemborosan APBN
Kemudian, belanja subsidi kompensasi yang sudah dinikmati masyarakat dalam bentuk listik, LPG 3 kilogram, subsidi BBM dan rumah.
“Nilainya sebesar Rp54 triliun untuk listrik, LPG Rp41,5 trilin, dan untuk BBM Rp61,4 triliun, jadi ini adalah subsidi yang sangat besar yang dinikmati sangat besar yang dinikmati oleh rakyat dalam bentuk harga-harga BBM, LPG, dan listrik yang tidak mengalami kenaikan meskipun harga dari energi secara global mengalami dinamika tyang sangat tinggi,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
