Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga semester I 2023 mencapai Rp1.255,7 triliun triliun atau 41,0% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tumbuh 0,9% yoy.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi belanja pemerintah pusat di enam bulan pertama 2023 sudah mencapai Rp891,6 triliun atau 39,7% dari total pagu belanja APBN, tumbuh 1,6% secara yoy.
“Ini artinya 71% dari total belanja negara adalah belanja pemerintah pusat. Jumlah belanja ini adalah baru 39,7% dari total belanja yang dianggarkan untuk tahun ini, artinya kecepatan belanja kita sampai akhir Juni belum mencapai 40%,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Senin, 24 Juli 2023.
Baca juga: Sri Mulyani Dijuluki “Ratu Pencetak Utang” Ini Perbandingan Total Utang Era Jokowi dan SBY
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp417,2 triliun atau 41,7% dari pagu, utamanya dimanfaatkan untuk belanja dukungan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), pelaksanaan pembangunan IKN, serta percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas.
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp474,4 triliun atau 38,1% dari pagu, utamanya untuk belanja yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat, seperti realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.
“Mayoritas belanja non K/L itu didominasi oleh belanja untuk masyarakat dalam bentuk subsisdi dan kompensasi listrik Rp42,9 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi dan kompensasi BBM Rp57,7 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp32,5 triliun, kartu prakerja Rp2,28 triliun, dan subsidi perumahan Rp344,7 miliar,” jelasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
