Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi 2025 yang mencakup delapan program akselerasi dengan total anggaran Rp16,23 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci, delapan program akselerasi tersebut, yaitu pertama, magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan kriteria maksimal fresh gradute satu tahun baik di tingkat D-3, S-1 maupun lainnya.
“Itu di link and match kan, dikerja samakan dengan sektor industri di mana penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum/UMP dan ini untuk enam bulan, anggarannya sudah disediakan Rp198 miliar,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait Stimulus Ekonomi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 15 September 2025.
Baca juga: Siap-Siap! Pemerintah Beri Stimulus Ekonomi Baru: Dari Insentif Pajak-Renovasi Rumah
Kedua, perluasan PPh pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. Awalnya sudah diberlakukan di sektor padat karya, kemudian dilanjutkan ke sektor pariwisata atau hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Program ini menyasar 552 ribu pekerja yang dibebaskan 100 persen dari PPh hingga akhir tahun 2025 dengan anggaran Rp120 miliar.
Ketiga, bantuan pangan berupa 10 kilogram (kg) beras untuk periode Oktober-November 2025 atau dua bulan sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp7 triliun.
Diskon Iuran BPJS untuk Ojol
Keempat, diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online atau ojek online (ojol) termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik selama 6 tahun sebanyak 731.361 orang dengan anggaran Rp36 miliar yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol dan dana yang diperlukan adalah Rp36 miliar dan disiapkan oleh BPJS. Ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp42 juta,” ungkapnya.
Baca juga: Ojol Harus Tahu! Pemerintah Beri Potongan Iuran BPJS hingga Separuh
Kelima, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan bunga sebelumnya BI Rate plus 5 persen, diturunkan menjadi maksimum BI Rate plus 3 persen dengan anggaran Rp150 miliar di mana selisih bunga ditanggung BPJS yang targetkan 1.050 unit.
“Penerimaa manfaat dimana itu bisa untuk menyicil rumah, down payment, dan juga untuk developer yang tadinya BI Rate plus 6 diturunkan menjadi 4 persen. Ini seluruhnya dengan relaksasi SLKI dari OJK,” imbuh Airlangga.
Padat Karya Tunai
Ke enam, program Padat Karya Tunai (cash for work) Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum
Ke tujuh, percepatan deregulasi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusah Berbasis Risiko, rencana daerah tata ruang (RDTR) digital dan integrasi sistem Online Single Submission (OSS) untuk 50 Kabupaten/Kota dengan sekitar 170 Kecamatan di 2025 dengan anggaran Rp175 miliar dan 2026 Rp1,05 triliun untuk 300 daerah.
“RDTR disediakan dana Rp3,5 miliar (Rp3 miliar pusat, Rp0,5 miliar daerah) per RDTR di mana dari badan geologi informasi geospasial menyiapakan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja, sehingga kalau ini tidak selesai otomatis akan berlaku dan kebutuhan dananya diperkirakan Rp1 triliun,” tandasnya.
Baca juga: Hati-hati! Suntikan Rp200 Triliun ke Bank Pelat Merah, Pemerintah Tak Hanya Jadi “ATM Berjalan”
Kedelapan, program perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran dan Gigs UMKM. Tahap awal piloting DKI Jakarta, akan diperluas untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam dengan sumber dana contingency Pemda DKI Rp2,7 triliun dan Kementrian Ekonomi Kreatif. (*)
Editor: Yulian Saputra
