Jakarta–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro mengungkapkan, demi mewujudkan target insklusi keuangan, pemerintah telah menyiapkan 5 pilar utama yang akan diimplementasikan pada masyarakat.
“Yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen,” jelas Bambang dalam sambutannya di acara peluncuran “Launching Results of the Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) Indonesia” di Hotel Pullman, Jakarta, Senin, 22 Mei 2017.
Hasil survei terperinci dari SOFIA akan memberikan pemahaman yang lebih baik atas faktor-faktor yang mendorong penggunaan produk dan jasa keuangan di Indonesia, serta batasan yang dihadapi konsumer dalam mengakses layanan keuangan tersebut.
SOFIA sendiri merupakan gagasan survei yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Pemerintah Swiss tentang hasil survei inklusi keuangan perdana di Indonesia.
“Untuk itu, informasi atas persepsi, sikap, dan perilaku keuangan orang Indonesia yang diperoleh dari SOFIA, menjadi krusial bagi kelima piIar ini untuk mewujudkan inklusi keuangan nasional. Tanpa adanya informasi dan analisis yang kredibel tentang kondisi keuangan masyarakat Indonesia, terutama yang belum tersentuh jasa perbankan, sulit dirancang pendekatan yang tepat sasaran,” jelas Bambang. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More