Air minum tersebut akan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian disalurkan ke 5 (lima) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten dan kota sehingga dapat dinikmati oleh sekitar 1,3 juta jiwa masyarakat.
Menko Perekonomian yang memimpin koordinasi debottlenecking permasalahan KPBU SPAM Umbulan ini mengatakan, “Terbatasnya APBN tidak menghalangi pemerintah untuk mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah akan terus mendukung secara penuh keterlibatan badan usaha swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU,” ujar Darmin.
Darmin juga berpesan setelah pelaksanaan konstruksi selesai, maka hal yang tidak kalah penting bagi proyek ini adalah pengelolaan proyek agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
“Dukungan dan komitmen berbagai pemangku kepentingan tetap diperlukan tidak hanya selama masa konstruksi, tetapi juga selama masa operasi untuk tercapainya penyediaan air minum bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
Dalam implementasinya, proyek ini mendapatkan sejumlah dukungan dari pemerintah dalam bentuk:
1.Dukungan Kelayakan (VGF) sebesar Rp 818 Miliar oleh Kementerian Keuangan;
2.Dukungan sebagian konstruksi berupa pembangunan jaringan pipa tapping transmisi air bersih ke reservoir PDAM, fasilitas instalasi pengolahan air sungai Rejoso, dan perizinan untuk penempatan pipa pada jalan tol oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3.Fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) dari Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penjaminan Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). (*)
Editor: Paulus Yoga
