Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, Jumat, 15 Agustus 2025. (Tangkapan layar YouTube @KemenkeuRI: Julian)
Jakarta – Pemerintah menyatakan bahwa rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2026 masih dalam tahap pengkajian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, keputusan kebijakan tersebut akan mempertimbangkan kondisi fiskal negara.
Sri Mulyani menjelaskan, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) difokuskan untuk mendanai program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk gaji (ASN/PNS) kita juga akan melihat fisal space 2026, yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Baca juga: Target Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2026 Tembus Rp3.136 T, Ini Rinciannya
Bendahara negara ini menambahkan, kenaikan gaji ASN/PNS akan dikoordinasikan dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) agar selaras dengan kebutuhan Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah (Pemda).
“Untuk kebijakan (gaji) PNS, formasi nanti koordinasi dengan Menpan RB. tahun ini sudah ada penerimaan, kami tergantung kebutuhan K/L dan Pemda,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan defisit APBN dalam postur RAPBN 2026 diperkirakan mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca juga: Lengkap! Ini Isi Pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR RI
Kemudian, untuk belanja pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp3.136,5 triliun, terdiri dari belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dan non-K/L masing-masing sebesar Rp1.498,3 triliun dan Rp1.638,2 triliun. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting LPDB fokus membiayai UMKM yang belum bankable melalui skema pembiayaan produktif berbasis koperasi,… Read More
Poin Penting IHSG anjlok 6,94 persen sepanjang pekan 25–30 Januari 2026 ke level 8.329,60, dipicu… Read More
Poin Penting Transaksi digital Livin’ by Mandiri mendominasi, dengan 99,2% transaksi ritel non-tunai dilakukan secara… Read More
Poin Penting Ekonom desak konsolidasi cepat OJK menyusul pengunduran diri beruntun petinggi agar roda organisasi… Read More
Poin Penting Mahendra Siregar (Ketua), Mirza Adityaswara (Wakil Ketua), dan dua pejabat OJK lainnya mengundurkan… Read More
Poin Penting Mirza Adityaswara mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua DK OJK tak lama setelah… Read More