Yogyakarta – Pemerintah menjamin Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih dalam kondisi sehat, sejalan dengan strategi perencanaan yang dilakukan pemerintah sekaligus memastikan penyaluran keuangan negara secara konsisten yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yakni masyarakat yang adil dan makmur.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman, tentu saja untuk memahami APBN dan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia dibutuhkan generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat yang memahami APBN secara holistik.
“Dengan memahami APBN, mahasiswa menjadi paham pemerintah secara konsisten mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yaitu mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan produktivitas dan daya saing,” ujar Luky dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu, 25 Juli 2018.
Luky yang mengisi Kuliah Umum bertema “Membangun APBN yang Kuat dan Generasi Muda yang Cerdas APBN” yang digelar Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada ini memaparkan optimisme Indonesia di masa mendatang berkat pencapaian sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar dengan pertumbuhan tertinggi.
Adapun hingga kuartal I 2018, pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,06 persen atau lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2017 yang menandakan membaiknya aktivitas produksi. Dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk barang modal sebagai investasi (PMTB) menjadi penyumbang utama pertumbuhan pada kuarta lI 2018, terjadi peningkatan kontribusi ekonomi domestik yang berasal dari investasi yang artinya ekonomi dalam negeri yang lebih produktif.
Hal ini didukung kontribusi investasi yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring pembangunan infrastruktur fisik yang tetap berjalan dan pertumbuhan barang modal yang terus membaik. Kondisi ini membuat berbagai institusi dunia memproyeksikan pertumbuhan Indonesia akan meningkat pada 2018 yang didorong oleh beberapa faktor.
Baca juga: DPR Panggil Pemerintah Bahas Panja RAPBN 2019
Faktor pendorong tersebut adalah, konsumsi yang masih terjaga, inflasi yang terkendali, investasi yang tumbuh stabil, dukungan akselerasi infrastruktur, perbaikan iklim usaha dan paket-paket kebijakan, ekspor dan impor yang terus membaik didorong peningkatan demand dan harga komoditas
“Tidak diabaikan adanya dorongan dari beberapa kegiatan penting berskala besar antara lain Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Pilkada Serentak, dan IMF-World Bank Annual Meeting di Bali,” tuturnya.
Meski demikian, kata dia, masih ada tantangan seperti ketidakpastian perekonomian global, moderasi Tiongkok dan kerentanan pasar keuangan, normalisasi kebijakan moneter negara maju, geopolitik dan perubahan iklim. Hingga saat ini terdapat tantangan pembangunan infrastruktur Indonesia yang masih di bawah rata-rata negara yang setara, kualitas SDM Indonesia hingga riset dan teknologi yang masih tertinggal dibanding negara lain.
“Untuk itu pemerintah merancang APBN sebagai instrumen untuk menciptakan pertumbuhan, kesejahteraan dan pemerataan yang mendorong investasi SDM dan infrastruktur yang merupakan hal vital di era industri 4.0,” paparnya.
Di tempat yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta Eko Suwardi menambahkan, bahwa APBN merupakan sebagai instrumen pembangunan. Mahasiswa sebagai kaum muda intelektual harus memiliki bekal yang cukup akan pemahaman APBN, terkait dengan pengelolaan maupun sumber anggarannya. Dia berharap mahasiswanya bisa cerdas APBN dengan mendapatkan kuliah tersebut.
“Karena Pak Dirjen termasuk orang pertama yang menjalankan APBN, sehingga tahu persis apa APBN itu. Kami mendorong generasi muda agar cerdas APBN, agar ke depan bisa memanfaatkan APBN sebaik-baiknya ketika sudah terjun ke lapangan baik di pemerintahan maupun swasta,” tutupnya. (*)
