Ilustrasi: Surat utang/istimewa
Jakarta–Pada rapat paripurna DPR, Pemerintah telah menetapkan postur RAPBN-P 2017 dengan memperkiranakn defisit anggaran mencapai Rp397,2 triliun atau sekitar 2,92 persen terhadap PDB. Sementara utang pemerintah terus bertambah, yang sebagiannya dilunasi dari APBN.
Dengan angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara nyaris menyentuh 3 persen. Ekonom INDEF, Ahmad Heri Firdaus menilai risiko yang harus dihadapi pemerintah makin serius. Anggaran bisa saja habis hanya untuk kegiatan rutin, sehingga tidak bisa untuk berinvestasi.
“Kondisi fiskal kita semakin mengalami ketergantungan utang. Anggaplah kita punya uang Rp2.000, tapi Rp1.000 sudah dipakai buat bayar utang, sisanya pun sudah tidak bisa lagi buat belanja produktif,” ujar Ahmad Heri Firdaus kepada Infobank di Jakarta, Minggu, 30 Juli 2017.
Dirinya menilai, defisit yang makin tak terbendung, karena pemerintah gagal memenuhi target penerimaan. Bahkan, potensi tersebut makin nyata ketika melihat track record realisasi penerimaan negara selalu di bawah target. “Pemerintah harus membatasi, ditekan, ada penghematan anggaran. Kalau tidak ya gali lubang tutup lubang lagi,” tambah Ahmad. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting Pemkab Serang resmi memindahkan RKUD ke Bank Banten, ditandai penandatanganan PKS pada 9… Read More
Bank Muamalat Indonesia mencatat kinerja yang solid untuk layanan cash management system bernama Muamalat Digital… Read More
Poin Penting BTN telah menyalurkan KUR Rp2,72 triliun hingga Maret 2026, didominasi KUR kecil (75%)… Read More
Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More