Pemerintah Diminta Waspadai Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Ekonomi

Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik dari The PRAKARSA, Ah Maftuchan menyatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif untuk mencegah dampak negatif yang parah terhadap kegiatan ekonomi akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam analisisnya mengenai dampak efisiensi anggaran, Ah Maftuchan menekankan pentingnya alokasi yang tepat.

Menurutnya, tambahan anggaran untuk program prioritas Presiden Prabowo harus dipastikan benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar memperkaya pejabat.

Ia juga menyoroti perlunya pengurangan praktik inefisiensi di berbagai kementerian dan pemerintah daerah (Pemda).

“Pemerintah perlu melakukan pengukuran dan tracking realokasi anggaran secara terbuka dan transparan,” ujar Maftuchan dalam keterangan resmi, dikutip, Kamis, 13 Februari 2025.

Baca juga: Kritik Mengalir, Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Berisiko

Namun, ia mengingatkan adanya potensi stagnasi di sektor-sektor usaha akibat agenda efisiensi.

Oleh karena itu, langkah-langkah antisipatif harus segera diambil untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas pada kegiatan ekonomi.

Empat Usulan Strategis Efisiensi Anggaran

Ah Maftuchan mengusulkan beberapa langkah strategis yang perlu segera dilakukan pemerintah, antara lain:

1. Perampingan Struktur Kementerian

Pemerintah perlu merampingkan struktur kementerian hingga eselon III di setiap Kementerian/Lembaga negara untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

2. Skema Pensiun Dini dengan Kompensasi

Pelaksanaan skema golden handshake (pensiun dini dengan kompensasi) secara bertahap bagi pejabat atau pegawai yang tidak produktif, mangkir, atau bermasalah. Hal ini juga perlu disertai dengan rekrutmen CPNS yang lebih terukur, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3. Pendekatan “Money Follow Program”

Dalam sistem perencanaan dan penganggaran, pemerintah harus meninggalkan pendekatan “money follow structure” atau “money follow function” dan beralih ke pendekatan “money follow program,” sehingga anggaran dialokasikan berdasarkan kebutuhan program, bukan sekadar struktur organisasi.

4. Mobilisasi Pendapatan Negara dari Sumber Baru

Pemerintah perlu mencari sumber pendapatan baru melalui eksternsifikasi, seperti pajak kekayaan bagi individu super kaya, pajak karbon bagi produsen energi fosil, sensus pajak nasional, cukai plastik, dan cukai minuman berpemanis buatan.

“Dengan ini, maka pemerintah akan punya tambahan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk pendanaan program pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani Pangkas Belanja ATK hingga Perjalanan Dinas Rp967,38 Miliar

Integrasi Otoritas Pajak untuk Pendapatan Berkelanjutan

Maftuchan menegaskan bahwa mobilisasi pendapatan juga harus diiringi dengan penataan kelembagaan di sektor perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan bea-cukai. Ia menyarankan agar seluruh sektor ini dikonsolidasikan menjadi satu otoritas terpadu, inovatif, dan akuntabel dalam bentuk Badan Penerimaan Negara.

“Kebijakan untuk mobilisasi pendapatan negara dari sumber baru seperti pajak kekayaan dan pajak karbon sangat penting. Ini akan memberikan tambahan pendapatan untuk program pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara berkelanjutan,” tutupnya. (*)

Editor: Yulian Saputra