Jakarta–Pemerintah diminta untuk segera menyusun roadmap terkait dengan pembiayaan utang negara. Hal ini, bertujuan agar pengelolaan utang negara dalam ke depannya dapat terarah dengan baik.
“Mau sampai kapan kita seperti ini (terus berutang). Apakah ada roadmap atau rencana jangka panjang untuk ke depannya,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Johnny G Plate, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 23 Mei 2016.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI lainnya, yakni Jon Erizal menilai, keberadaan roadmap pembiayaan utang sangatlah dibutuhkan, karena semakin besar utang yang dilakukan pemerintah seharusnya bisa memberikan dampak positif yang besar ke masyarakat.
“Kita harus jelas sampai titik mana utang ini akan dilakukan. Ini perlu penjelasan yang lebih dalam,” tukasnya.
Komisi XI DPR-RI sendiri telah menerima pemberitahuan rencana penggunaan kembali (rollover) Barang Milik Negara (BMN) di beberapa kementerian dan lembaga sebagai underlying asset penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2016.
Adapun rollover BMN tersebut berupa tanah dan/atau bangunan senilai Rp4,7 triliun dan Rp7,65 triliun berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-46/MK.08/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Nomor S-355/MK.08/ 2016 tanggal 11 Mei 2016.
Komisi XI DPR-RI dan Kementerian Keuangan juga telah menyepakati untuk mmbentuk panitia kerja (panja) pembiayaan dan utang negara. (*)
Editor: Paulus Yoga
