Categories: Moneter dan Fiskal

Pemerintah Berhutang Untuk Kegiatan Produktif

Rasio hutang Indonesia mencapai 24,7%. Pemerintah fokus pada pinjaman yang berisiko rendah. Apriyani Kurniasih.

Jakarta–Dalam Nota Keuangan, pemerintah menentukan defisit sebesar 2,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti kebijakan fiskal yang diambil bersifat ekspansif.

Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, dalam pengelolaan defisit, pemerintah akan melakukan pembiayaan atau utang untuk menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah.

“Utang harus diarahkan untuk kegiatan produktif,” kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, RI di Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2015.

Menkeu menambahkan, sebagai Asset Liabilities Management, utang harus dikelola secara aktif. Saat ini, rasio utang terhadap PDB Indonesia adalah 24,7 persen. “Angka ini masih sama dengan tahun 2014,” katanya.

Menurut Menkeu, rasion utang Indonesia per PDB ini relative masih kecil jikan dibandingkan negara-negara lain. Saat ini, pemerintah fokus pada pinjaman yang sifatnya multilateral – bilateral, karena risiko yang lebih rendah. “Utang luar negeri Indonesia berdasarkan mata uang paling besar terhadap rupiah adalah dalam US Dolar, Yen Jepang, dan Euro,” jelasnya.

Apriyani

Recent Posts

Modal Kuat dan Spin Off, OJK Optimistis Premi Asuransi Tumbuh

Poin Penting OJK optimistis premi asuransi tumbuh pada 2026 seiring membaiknya konsolidasi industri dan penguatan… Read More

43 mins ago

Teknologi Terpadu Tekan Risiko Gangguan Operasional IT

Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More

5 hours ago

Menko Airlangga Pamer Capaian Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, di Atas Negara-Negara Besar

Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More

5 hours ago

Pemerintah Stop Subsidi Motor Listrik di 2026, Adira Finance: Penurunan Kredit Signifikan

Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More

5 hours ago

Asuransi Kesehatan Kian Menguat, OJK Catat 21 Juta Polis

Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More

5 hours ago

OJK Soroti Indikasi Proyek Fiktif di Fintech Lending, Minta Penguatan Tata Kelola

Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More

6 hours ago