Jakarta – Pembuat kebijakan dan pelaku bisnis di era digital ini memerlukan ketersediaan data yang bermanfaat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Hal ini telah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan memanfaatkan data yang ada untuk menentukan kebijakan.
“Bank Indonesia telah menggunakan kumpulan data granular, individual, dan data per transaksi guna melakukan analisis. Sejak tahun 2015, Bank Indonesia telah menginisiasi berbagai proyek Big Data Analytics, terutama untuk menganalisis keterkaitan dalam sistem keuangan dan pembayaran, serta pada e-commerce dan teknologi keuangan (Fintech),” jelas Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman pada Agenda G20 Financial Track di Jakarta.
Sejalan dengan itu, IMF Senior Resident Representative for Indonesia, James P. Walsh mengonfirmasi bahwa Bank Indonesia telah memiliki akses data granular yang cukup komprehensif. Menurutnya, big data dan data granular dapat memperkirakan kebutuhan program publik yang diperlukan, termasuk mengukur efektivitasnya.
Lebih jauh, Bank Indonesia mendorong beberapa lembaga internasional agar menyusun new Data Gaps Initiative (DGI) sebagai tindak lanjut program Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBGs). Konsep new DGI mencakup 4 (empat) area yaitu perubahan iklim, informasi distribusi rumah tangga, fintech dan data inklusi keuangan, serta akses ke sumber data pribadi dan data administratif.
“Sebagai institusi pembuat kebijakan, Bank Indonesia memastikan penggunaan data statistik secara intensif untuk menyempurnakan perumusan kebijakan dalam mencapai tujuannya,” ujar Aida. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
