Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 24/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan 2016-2021, masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan akan berakhir pada tanggal 19 Februari 2021.
Suminto sebagai Ketua merangkap Anggota Pansel berharap, direksi baru BPJS Kesahatan kedepan dapat meperbaiki kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang masih defisit hingga tahun ini.
“Beberapa waktu terakhir BPJS Kesehatan memang mengalami kondisi keuangan defisit, tapi Alhamdulillah pemerintah dengan keseluruhan steakholder BPJS Kesehatan terus memperbaiki kinerja. Kita harus lakukan perbaikan reformasi kinerja BPJS Kesehatan,” kata Suminto melalui video conference di Jakarta, Jumat 24 September 2020.
Sebelumnya, hingga akhir tahun 2019 kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih mencatatkan defisit hingga Rp15,5 triliun. Jumlah defisit pun sedikit menurun pada akhir Januari 2020 menjadi Rp15,04 triliun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris bahkan memperkirakan defisit keuagan BPJS Kesehatan akan hilang pada akhir tahun 2020. Bahkan, dirinya optimis BPJS Kesehatan diproyeksikan bakal mencatat surplus arus kas Rp2,56 triliun di akhir 2020.
Sebagai informasi, Suminto tercatat sebgai Pansel yang mewakili unsur pemerintah mengingat ia saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan.
Pansel BPJS Kesehatan beranggotakan 7 (tujuh) orang, terdiri dari 2 (dua) orang unsur Pemerintah dan 5 (lima) orang unsur masyarakat, dengan susunan sebagai berikut:
Anggota:
Sekretaris : Ricky Radius Siregar, S.Sos., M.AP. (Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More
Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More
Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More
Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More
Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More