Jakarta–Pemerintah dalam waktu dekat berencana akan menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid 14 untuk memberikan stimulus bagi perekonomian. Sejauh ini pemerintah sendiri sudah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo di Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2016. Menurutnya, fokus pemerintah dalam paket kebijakan ke 14 ini menyasar pada regulasi-regulasi di daerah.
“Rencananya, pak Menko (Darmin Nasution) tahap berikutnya akan mulai fokus deregulasi di daerah,” ujar Lukita.
Dia mengungkapkan, bahwa beberapa regulasi di daerah memang selama ini telah menyebabkan iklim investasi maupun usaha menjadi terganggu. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri berkomitmen untuk meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia.
(Baca juga : Paket Kebijakan ke-13 Fokus Dorong e-Commerce dan Perumahan)
“Banyak hal yang sudah diputuskan di pemerintah pusat, tidak jalan maksimal karena lokasi investasi atau usaha di daerah,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pernah menyatakan bahwa pemerintah tengah mendiskusikan fokus apa yang akan diterbitkan dalam paket ekonomi selanjutnya. Dia mengakui, ada tiga pilihan yang saat ini sedang dipikirkan.
Namun demikian, dirinya belum bisa memberikan pernyataan lebih jauh, penekanan apa saja yang akan diberikan pemerintah dalam paket kebijakan selanjutnya. Meski begitu, pihaknya memastikan bahwa paket tersebut tidak lama lagi akan rampung dan segera terbit.
“Tidak boleh. Mungkin dua minggu lagi (paket selanjutnya diterbitkan),” paparnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting OJK optimistis premi asuransi tumbuh pada 2026 seiring membaiknya konsolidasi industri dan penguatan… Read More
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More
Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More
Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More