Poin Penting
- Kebijakan mobil nasional dan mobil listrik dinilai keliru, karena terlalu fokus menambah kendaraan pribadi sehingga memperparah kemacetan.
- Pemerintah seharusnya memprioritaskan transportasi umum massal, seperti bus dan angkutan besar lainnya, yang lebih efisien dan realistis untuk menekan biaya serta kepadatan lalu lintas.
- Masuknya mobil listrik dan taksi listrik asing justru menambah masalah, mulai dari potensi limbah B3 baterai hingga peningkatan kemacetan.
Jakarta – Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio membeberkan sejumlah permasalahan transportasi di Indonesia. Apa saja?
Pertama, Agus menilai pemerintah terlalu fokus terhadap penambahan jumlah unit mobil pribadi di Indonesia. Khususnya, dengan mengundang banyak pemain mobil listrik dari luar ke Indonesia.
Menurutnya, konsentrasi pemerintah masih berpusat ke pengembangan industri mobil nasional justru semakin menambah kepadatan kendaraan di jalan.
“Kita sampai hari ini masih bicara soal mobil nasional. Itu buat saya juga tidak masuk akal, ‘kan menambah kepadatan,” ujar Agus dalam diskusi publik bertajuk “Diskursus Dinamika Keterbukaan Investasi Pengusahaan Angkutan Umum” di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2025.
Baca juga: Maxim Ajak Pemerintah dan Mitra Diskusikan Masa Depan Transportasi Daring
Ia mengatakan, pemerintah seharusnya berfokus pada kendaraan transportasi umum besar, seperti bus dan lainnya, untuk semakin mengefisienkan biaya transportasi umum bagi masyarakat.
Hal tersebut dinilai realistis mengingat upaya pemerintah untuk mengembangkan produsen mobil nasional dihadapkan tantangan besar dengan adanya kompetisi para pemain besar global.
“Ingat, memproduksi mobil nasional itu berat untuk dipasarkan keluar (negeri), kecuali di dalam negeri. Kenapa? Tantangan dari industri mobil internasional, raja-raja itu dari Jerman, Prancis, Korea, China, Amerika, Jepang. Itu besar (tantangannya),” ungkapnya.
Ia lalu mengingatkan atas kasus brand mobil lokal, Timor, yang kala itu hanya mengganti simbol merek saja dan tak bisa survive menghadapi gempuran brand mobil-mobil asing.
“Kebetulan saya ikut perundingan di WTO. Itu (Timor) dihajar habis karena cuma ganti simbol saja. Sementara Proton bisa karena dia menyewa hak paten gearbox-nya itu Mitsubishi punya untuk 20 tahun. Aman deh (Proton) sampai sekarang,” jelas Agus.
Ia kemudian menyinggung ambisi pemerintah untuk menjadikan mobil besutan Pindad, Maung, untuk dijadikan mobil nasional (pribadi). Baginya, Maung akan sukar untuk berkompetisi dengan pemain-pemain besar di industri mobil, karena komponennya seperti sasis dari Toyota yang hanya dikontrak oleh manufaktur untuk kendaraan militer.
Agus kemudian mengungkapkan persoalan mobil listrik, yang menurutnya hanyalah “buangan” dari pasar domestik di luar negeri, karena adanya masalah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) pada baterai mobil listrik.
“Kita tidak sadar bangga, tapi itu sebenarnya sampah dikirim ke sini karena di China dan Eropa sudah mulai kembali ke combustion engine. Karena masalah B3 pada baterainya,” jelas Agus.
Ia juga menyinggung masuknya perusahaan atau brand taksi listrik dari luar negeri, yang lagi-lagi, baginya hanya menambah kepadatan dan kemacetan lalu lintas.
“Sekarang taksi sudah masuk berapa? Yang Green SM 10 ribu. Penuhnya seperti apa itu jalan,” tekan Agus.
Baca juga: Insentif Impor Mobil Listrik CBU Disetop 2026, Ini Prediksi Harga Jualnya
Selain itu, untuk menjaga kelangsungan usaha angkutan umum lokal, khususnya pada angkutan taksi, ia turut mengingatkan pentingnya membebaskan biaya masuk taksi ke spot-spot strategis seperti bandara.
Biaya masuk ke bandara yang masih dikenakan terhadap taksi, ia katakan, tidak masuk akal karena peran mereka sebagai antar jemput penumpang maskapai.
“Kenapa taksi-taksi saat di stasiun, bandara, di mana saja, disuruh bayar. Dia mengantarkan orang ke bandara, membuat bandara itu ramai. Harusnya tak bayar. Hal-hal semacam itu semakin membunuh industri transportasi darat,” pungkas Agus. (*) Steven Widjaja
