Ilustrasi: Aplikasi fintech lending. (Foto: istimewa)
Jakarta – Industri pembiayaan berbasis teknologi atau fintech peer-to-peer (P2P) lending terus mencatatkan pertumbuhan pesat di awal 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp80,07 triliun per Februari 2025, tumbuh 31,06 persen year on year (yoy).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, mengatakan kinerja ini meningkat dibandingkan Januari lalu yang mencatatkan pertumbuhan 29,94 persen yoy.
Baca juga: Piutang Pembiayaan Multifinance Tembus Rp507,02 Triliun per Februari 2025
“Untuk industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di Februari 2025 tumbuh sebesar 31,06 persen yoy di Januari yang lalu tercatat 29,94 persen yoy dengan nominal sebesar Rp80,07 triliun,” ujarnya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK yang digelar secara virtual, Jumat (11/4).
Ia mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut menunjukkan peran besar fintech dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Namun demikian, OJK turut mencermati kenaikan tingkat risiko kredit. Tingkat Wanprestasi 90 (TWP90) atau kredit macet agregat fintech lending naik menjadi 2,78 persen di Februari.
“Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau yang kita kenal dengan TWP90 berada di posisi 2,78, di Januari yang lalu tercatat 2,52 persen,” kata Agusman.
Baca juga: OJK Catat Kredit Perbankan Tumbuh 10,30 Persen di Februari 2025
Pertumbuhan tinggi fintech lending menjadi sinyal positif bagi penetrasi layanan keuangan digital di Indonesia, namun lonjakan TWP90 perlu dicermati agar tidak menjadi ancaman jangka panjang.
Secara keseluruhan sektor pembiayaan di bawah pengawasan PVML OJK juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Piutang pembiayaan sektor PVML tumbuh 5,92 persen yoy pada Februari 2025 menjadi Rp507,02 triliun. (*) Alfi Salima Puteri
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More