Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), yang kali ini terkait dugaan suap impor bawang putih. Dalam OTT turut diamankan bukti transfer Rp2 miliar bersama 11 orang pelaku.
Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah membenarkan pihaknya melakukan OTT si Jakarta pada Rabu (7/8) malam. Di mana penyidik mengamankan 11 orang dalam operasi tersebut. “Diduga uang untuk anggota DPR,” ucap Febri.
“11 orang terdiri dari unsur swasta pengusaha importir, sopir dan orang kepercayaan Anggota DPR RI dan pihak lain,” jelas Ketua KPK, Agus Rahardjo di Jakarta, Kamis (8/8).
Dia menambahkan, bahwa suap tersebut dilakukan terkait dengan rencana impor bawang putih ke Indonesia. Agus belum mau membuka identitas orang-orang yang diamankan dalam OTT.
Dalam OTT semalam, penyidik KPK juga mengamankan uang dalam pecahan dolar AS (USD). “Ditemukan sejumlah mata uang asing berupa USD yang masih dalam proses perhitungan dan penelusuran,” sambung Agus.
Namun demikian, KPK menduga uang suap yang berhasil diamankan itu ditujukan untuk salah satu anggota DPR dari Komisi yang bertugas di bidang perdagangan. “Uang diduga rencana diberikan untuk seorang Anggota DPR-RI dari Komisi yang bertugas di bidang perdagangan, perindustrian, investasi,” kata Febri lagi. (*)
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More