Jakarta – Ombudsman RI mendorong pemerintah untuk bisa melakukan audit terhadap posisi stok beras serta kapasitas pergudangan milik Perum Bulog yang selama ini menjadi perdebatan antara Bulog dan Kemendag. Dengan begitu, akan didapatkan kejelasan informasi dan data terkait ketersediaan stok pangan nasional.
“Pemerintah harus lakukan stok audit Bulog, termasuk kapasitas gudangnya untuk mengetahui situasi sebetulnya seperti apa. Apakah memang stoknya berlimpah, apakah gudangnya cukup atau tidak,” ujar Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 22 September 2018.
Menurutnya, dengan melakukan audit tersebut, maka dapat terlihat dengan pasti berapa kapasitas gudang-gudang Bulog yang sesungguhnya. Selain itu dapat diketahui juga berapa rata-rata produksi beras nasional yang masuk, untuk kemudian diimbangi dengan kebutuhan yang harus diimpor. Diperlukan juga evaluasi stok beras di pasaran.
“Dari situ nantinya akan terlihat semuanya, berapa yang diserap dari petani, berapa stok di pasaran, dan berapa kebutuhan nasional. Kemudian dihitung kebutuhan impornya berapa. Karena impor ini kan untuk menutupi defisit neraca beras kita,” ucapnya.
Di sisi lain, dirinya juga meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera merilis hasil perhitungan data produksi beras yang telah dilakukan menggunakan metode kerangka sampling area (KSA). “Pastikan informasi dan data pangan terpublikasi dengan baik ke masyarakat,” imbuhnya.
Terkait dengan polemik yang terjadi antara Dirut Perum Bulog dengan Mendag, dirinya berharap agar koordinasi dan komunikasi antar lembaga lebih dikedepankan. “Ada model komunikasi yang tidak klir, yang berawal dari pengambilan keputusan di Rakortas. Dimana didalam sudah disepakati, tapi diluar saling sanggah,” tegasnya.
Oleh karena itu, dirinya juga meminta kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengingatkan para pejabat agar tidak menimbulkan kegaduhan, terkait kebijakan impor beras. “Tegur menteri dan pejabat terkait yang bermuka dua (di Rakortas setuju, diluar menetang), agar tidak merusak kepercayaan publik,” paparnya.
Terkait dengan kapasitas gudang Bulog, sejatinya dapat menampung stok beras sebanyak 4 juta ton. Sementara sampai dengan saat ini, stok beras yang ada di gudang-gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. Kapasitas 400 ribu ton dalam keadaan perbaikan dan disewakan untuk kepentingan komersil. Sisanya, sebanyak 1,2 juta ton dijadikan sebagai cadangan untuk menampung pasokan beras dari produksi dalam negeri, jika terjadi panen raya.
Sementara beberapa waktu lalu, Dirut Perum Bulog, Budi Waseso menolak untuk menerima beras impor, dengan alasan gudang telah penuh, bahkan telah menyewa sejumlah gudang dari pihak lain. Buwas berpendapat, stok saat ini 2,4 juta ton beras sudah mencukupi sebagai cadangan nasional. Jika ditambah impor, justru memberikan beban tambahan bagi Bulog untuk menyewa gudang (*)
