Bali – Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi kontributor perekonomian Indonesia. Nilai kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) negeri mencapai 61 persen atau senilai Rp9,580 triliun pada Agustus 2023.
Secara total tercatat ada 65,5 juta UMKM di Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 64,5 persen atau 37 juta UMKM diantaranya dikelola oleh perempuan.
Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dalam kegiatan talkshow literasi keuangan yang diselenggarakan Infobank dengan tema “Perempuan Mandiri: Menuju Kehidupan Sejahtera dan Cakap Keuangan”, di Bali, Jumat 31 Mei 2024.
Baca juga: Gelar Harvesting Gernas, OJK Dorong UMKM Jadi Pilar Utama Ekonomi Nasional
Kiki, sapaan akrabnya mengatakan, dalam studi rilisan McKinsey Global Institute menyatakan bahwa dengan memajukan kesetaraan gender (bagi perempuan) dinilai dapat menambahkan $4,5 triliun pada PDB tahunan kolektif di tahun 2025 atau meningkat 12 persen dibandingkan kondisi bisnis seperti biasa.
“Perempuan dipercaya menjadi satu segmen yang punya kekuatan dahsyat. Kalau perempuan punya uang utamanya pasti dipergunakan untuk kepentingan anak dan keluarganya. Oleh karena itu, kami OJK mendukung kemajuan UMKM oleh perempuan,” katanya, Jumat, 31 Mei 2024.
Kendati begitu, masih ada tantangan bagi UMKM Indonesia, yakni minimnya angka literasi keuangan. Meskipun angka literasi dan inklusi keuangan meningkat setiap tahunnya. Namun, hingga kini masih terdapat gap atau kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
Baca juga: Anggota DPR Soroti Kelemahan UMKM Sulit Berkembang, Apa Itu?
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2022 mencatat tingkat literasi keuangan di Indonesia sebesar 49,68 persen, sementara tingkat inklusi keuangan sebesar 85,10 persen.
Jika dirinci berdasarkan gender, tingkat literasi keuangan perempuan sebesar 50,33 persen dan tingkat inklusi 83,88%. Sementara, laki-laki tingkat literasi 49,05 persen dan tingkat inklusi 86,28 persen. Sehingga, kesenjangan ini menimbulkan peningkatan angka serangan siber maupun masyarakat yang terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal.
Saat ini, perempuan menjadi salah satu segmen utama dalam program sasaran prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang dilakukan OJK.
Kiki mengungkapkan, ada dua edukasi pengelolaan keuangan keluarga bagi UMKM perempuan, pertama dalam pengelolaan pendapatan sehari-hari, serta kedua, pengelolaan keuangan ketika menerima pembiayaan dari sektor keuangan dan perbankan.
“Sebagai penopang perekonomian nasional, UMKM perlu diberdayakan melalui literasi dan inklusi keuangan. Perempuan yang berdaya melalui literasi keuangan mengedepankan kebutuhan keluarga dan mampu menciptakan generasi masa depan melek keuangan. Dan, literasi keuangan di era digital merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kejayaan UMKM,” pungkasnya. (*) Ayu Utami
