Jakarta– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan tingkat melek keuangan Indonesia akan segera mengejar ketertinggalan dari negara tetangga.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, berdasarkan survei OJK pada 2013 diketahui tingkat literasi keuangan masyarakat khususnya di daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil masih sangat rendah. Hanya sebesar 21,84% dari masyarakat yang berumur di atas 17 tahun telah melek keuangan (well literate) dengan tingkat penggunaan layanan keuangan formal hanya sebesar 59,74%.
Tingkat melek keuangan Indonesia itu, menurut Muliaman jauh lebih rendah ketimbang negara tetangga seperti Thailand dan Singapura.
“Kita ingin lebih cepat lebih bagus seperti Thailand 89%, Singapura 98%. Kita ingin kejar Thailand dalam waktu 2-3 tahun,” kata Muliaman, Selasa, 15 Maret 2016.
Fenomena rendahnya tingkat melek keuangan tersebut menurutnya tidak hanya terjadi di Indonesia, dia merujuk survei Bank Dunia tahun 2014 yang menyebutkan sekitar 38% atau 2 miliar orang dewasa di dunia diperkirakan tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan formal dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah.
Dia optimistis, jika program edukasi literasi keuangan didukung oleh berbagai pihak, angka literasi akan cepat naik.
“Apalagi kalau program Pemerintah apakah dalam rangka BOS dan lain-lain itu diwajibkan membuka rekening di lembaga keuangan, itu akan cepat, kemudian BPJS, wajib membuka rekening itu bisa cepat, saya minta Proksi bantuin mikir,” tambahnya.
OJK, pada Selasa 15 Maret kemarin meluncurkan OJK Proksi, tugasnya untuk mengembangkan pengetahuan dan menyediakan terobosan-terobosan model bisnis di bidang keuangan mikro dan inklusi keuangan yang tidak hanya di tataran konsep tapi benar-benar implementatif dan dapat digunakan dengan baik oleh para pelaku industri, ahli keuangan, akademisi, dan komunitas global.
OJK Proksi akan melakukan berbagai riset tematik, pembentukan pusat data dan pengembangan sistem informasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penerbitan publikasi, pelatihan, serta kajian peraturan dan kebijakan, pelaksanaan seminar dan berbagai kegiatan lainnya. (*) Ria Martati
