Jakarta – Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa pihaknya terus mengakselerasi proses transformasi sektor Perasuransian, Dana Pensiun, dan Penjaminan (PPDP) melalui penguatan dan pengembangan regulasi.
“Pada 2025, tentunya OJK akan terus berfokus pada penguatan dan pengembangan di Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun. Di mana, dalam program legislasi OJK akan menyusun 7 POJK dan 9 SEOJK di Bidang PPDP,” katanya, dalam acara “PPDP Regulatory Dissemination Day 2025” di Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.
Ia merinci bahwa regulasi tersebut mencakup POJK mengenai Kesehatan Keuangan Asuransi serta SEOJK mengenai Asuransi Kesehatan.
“Kami mengharapkan peran serta dari seluruh industri untuk dapat berkontribusi dalam proses penyusunan regulasi ini,” jelasnya.
Baca juga: OJK Terbitkan 5 Aturan Baru Terkait Industri Asuransi-Dana Pensiun, Ini Rinciannya
Ogi menjelaskan bahwa arah kebijakan dan pengaturan di sektor PPDP pada 2025 akan tetap konsisten dengan fokus pada dua kebijakan utama yang dijalankan secara simultan.
Pertama, kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara objektif dan tegas, dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen.
Kedua, kebijakan untuk membangun sektor PPDP melalui penguatan di tiga tingkatan, yaitu industri, asosiasi/profesi, dan regulator.
Framework Pengawasan PPDP dan Tiga Peraturan OJK Baru
Dalam acara tersebut, Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Iwan Pasila, memaparkan Framework Pengawasan PPDP.
Baca juga: OJK Terbitkan Aturan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal
Kegiatan ini juga disertai diseminasi tiga Peraturan OJK (POJK) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yaitu:
- POJK Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas SDM bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
- POJK Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun; dan
- POJK Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Terbitkan 18 POJK dan 10 SEOJK
Ogi menuturkan bahwa selama periode 2023–2024, OJK sektor PPDP telah menerbitkan 18 POJK dan 10 Surat Edaran OJK (SEOJK).
Dari jumlah tersebut, 16 POJK merupakan amanat UU P2SK, dengan mayoritas regulasi ditujukan untuk industri perasuransian, mencakup 12 POJK dan 5 SEOJK.
Baca juga: Respons Putusan MK, OJK Beri Sinyal Bakal Perketat Aturan Polis
Selain sebagai forum diseminasi peraturan kepada industri, penyelenggaraan acara PPDP Regulatory Dissemination Day 2025 diharapkan dapat menjadi sarana bagi industri untuk memahami arah kebijakan dan regulasi PPDP, sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan bisnis di 2025. (*)
Editor: Yulian Saputra
