Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal merilis tujuh aturan terkait dengan Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK). Hal ini diharapkan bisa mendorong perkembangan Industri Keuangan Non bank (IKNB) untuk memperbesar perannya di dalam industri keuangan secara keseluruhan.
OJK menyiapkan tujuh aturan untuk melengkapi aturan yang sudah ada. Pada tahun 2016, OJK telah menerbitkan 19 POJK dari total 44 aturan yang dirilis. “Ini sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan,” ucap Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB OJK, Firdaus Djaelani di Jakarta, Kamis, 16 Februari 2017.
Baca juga: Kinerja OJK di Mata Bankir
Penerbitan beberapa peraturan ini memiliki tiga fungsi yakni, pertama pengembangan dan penguatan Industri BPJS dan LJKK, kedua pemenuhan amanat undang-undang BPJS dan penjaminan, dan yang terakhir pemenuhan level of playing field terhadap industri lain. “Hal yang paling dekat dan yang utama yang akan kami terbitkan yaitu tentang peraturan mekanisme sanksi,” sambung Yusman, Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan OJK di Jakarta, Kamis, 16 Februari 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengangkat Yon Asral sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua… Read More
Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA)… Read More
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua nama baru sebagai tersangka dalam pengembangan… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang… Read More
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan proses pengembangan kegiatan usaha bullion atau usaha yang berkaitan dengan… Read More
Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) mengoptimalkan fasilitas digital banking yang dimiliki sebagai alternatif… Read More