News Update

OJK Nilai Aturan Batas Bunga Tak Lemahkan Industri Pindar, Ini Buktinya

Jakarta – Penetapan batas maksimum bunga harian fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman daring (pindar) ternyata tidak menghambat pertumbuhan industri pembiayaan berbasis teknologi ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, sejak pengaturan bunga maksimum pindar diterapkan pada 2023, pertumbuhan pendanaan pindar justru meningkat.

“Malah terus naik sejak 2023, tidak melambat. Jadi artinya ‘not big deal’ bagi mereka. Jadi kita tetap optimis,” kata Agusman, dinukil ANTARA, Rabu, 23 Juli 2025.

Baca juga: TWP90 Pindar di Atas 5 Persen Masih Salurkan Pendanaan Baru? Ini Penjelasan OJK

Agusman mengungkapkan, pertumbuhan pendanaan pindar pada 2023 masih di bawah 20 persen. Angka tersebut naik menjadi lebih dari 20 persen pada 2024, dan mencapai 27,9 persen pada Mei 2025, dengan total pendanaan sebesar Rp82,5 triliun.

Sebagai informasi, aturan batas maksimum bunga pindar tercantum dalam Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini mengatur penurunan bunga harian sektor konsumtif menjadi 0,3 persen mulai 2024 dan kembali turun menjadi 0,2 persen per hari sejak 1 Januari 2025.

“Jadi kalau boleh disampaikan, ini tidak membuat mereka lemah, tidak ingin men-discourage,” ujarnya.

Baca juga: Kinerja KPPU Semester I 2025: Kasus Kartel Bunga Pindar dan Akuisisi Tokopedia Jadi yang Terbesar

OJK menegaskan bahwa kebijakan pembatasan bunga ditujukan untuk menata industri dan memberi perlindungan bagi konsumen. Jika tidak diatur, bunga pindar bisa menjadi tidak terkendali.

“Kalau tidak diatur, limitnya bisa langit,” ujarnya lagi.

Penuhi Ekuitas Minimum

Simak Liputan Khusus Tim Infobanknews dalam artikel berjudul “Mengakselerasi Pertumbuhan dan Daya Saing Perbankan Syariah“. (Ilustrasi: Muhammad Zulfikar)

Selain batas bunga, OJK juga memperkuat aspek kesehatan penyelenggara pindar. Salah satunya adalah kewajiban pemenuhan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Saat ini, 12 dari total 96 penyelenggara tercatat belum memenuhi ketentuan tersebut. Namun, semuanya telah menyampaikan surat komitmen dan action plan kepada OJK.

“Seluruh (12) penyelenggara telah menyampaikan surat komitmen dan action plan untuk memenuhi ekuitas minimum,” ujar dia.

Baca juga: OJK Terbitkan POJK 16/2025, Atur Penilaian Pelaku Keuangan Digital dan Kripto

Per Mei 2025, salah satu parameter kesehatan penyelenggara industri pindar yakni Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) tercatat 3,19 persen, atau belum melampaui batas toleransi 5 persen. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

KB Bank (BBKP) Balik Laba Rp66,59 Miliar di 2025, Ini Penopangnya

Poin Penting KB Bank balik laba Rp66,59 miliar di 2025 dari rugi Rp6,33 triliun pada… Read More

8 hours ago

Bank Mandiri Terbitkan Global Bond Pertama di Asia Tenggara Senilai USD750 Juta

Poin Penting Bank Mandiri terbitkan global bond USD750 juta dengan kupon 5,25% dan tenor 5… Read More

9 hours ago

Rancangan Reformasi Pasar Modal Rampung, OJK Segera Temui Pimpinan MSCI

Poin Penting OJK rampungkan empat reformasi pasar modal untuk tingkatkan transparansi. OJK akan temui MSCI… Read More

10 hours ago

RI Raup Rp575 Triliun dari Jepang dan Korea Selatan, Ini Hasil Kunjungan Prabowo

Poin Penting Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen bisnis Rp575… Read More

10 hours ago

AAUI: Implementasi PSAK 117 Masih jadi PR Industri Asuransi Umum

Poin Penting AAUI menyebut PSAK 117 masih jadi tantangan bagi industri asuransi umum. Kendala utama… Read More

10 hours ago

OJK Denda 233 Pelaku Pasar Modal di Kuartal I 2026, Capai Rp96 Miliar

Poin Penting Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda Rp96,33 miliar kepada 233 pelaku pasar modal pada… Read More

10 hours ago