Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus dorong angka inklusi keuangan dengan melakukan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, salah satunya dengan terselenggaranya acara bertemakan “Membangun Perilaku Cerdas Keuangan Untuk Kesejahteraan Rakyat” yang telah diselenggarakan pada hari ini di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Dalam penyelenggaraannya turut pula dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad.
“Kita merasa perlu mendorong gerakan edukasi yang masif dan program inklusi keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat ekonomi bawah, di daerah perbatasan, terpencil, penduduk lanjut usia, kaum ibu, pelajar, dan masyarakat lainnya,” tukas muliaman.
Dalam acara tersebut telah hadir para pelaku bisnis, pelaku perbankan, perwakilan konsumen, perwakilan Majelis Taklim dan Perwakilan sekolah sekolah SD, SMP dan SMA. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Puan mengungkapkan, peningkatan kecerdasan keuangan, menurutnya bisa dilakukan melalui gerakan edukasi yang masif dan program-program inklusi keuangan kepada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, penduduk lanjut usia, kaum ibu, dan anak anak usia sekolah.
“Tentu bisa kita dorong inklusi ini dengan mengajak orangtua, anak sekolah dan masyarakat golongan ekonomi rendah termasuk disabilitas agar semua ikut menikmati layanan keuangan,” jelas Puan.
Ditemui di tempat yang sama Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono menjelaskan bahwa OJK bersama dengan industri keuangan telah menyediakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat antara lain menabung saham mikro, reksa dana ritel, asuransi mikro, asuransi tani dan lain sebagainya termasuk mendekatkan dengan layanan tanpa kantor (LAKU PANDAI) dan pernanfaatan layanan keuangan digital.
Upaya edukasi dan perlindungan konsumen yang dilakukan OJK tidak terlepas dari kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak diantaranya Kementerian, Lembaga Negara, Industri Jasa Keuangan, World Bank, the Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), Badan Pelindungan Konsumen Nasional (BPKN), serta Perwakilan Konsumen seperti YLKI. (*)
Editor: Paulus Yoga
