Keuangan

OJK Dorong Pindar Perluas Skema Penilaian Kredit untuk UMKM

Jakarta — Akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menemui berbagai kendala. Hingga Februari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit UMKM hanya tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, terdapat beberapa hambatan utama yang dihadapi UMKM.

Di antaranya adalah keterbatasan data keuangan yang terdokumentasi secara formal, belum optimalnya pemanfaatan ekosistem digital, serta banyaknya pelaku UMKM yang belum tergabung dalam rantai pasok formal.

Kondisi ini menyulitkan lembaga keuangan, termasuk platform pinjaman daring (pindar), dalam menilai profil risiko para pelaku usaha kecil tersebut.

Baca juga: Penyaluran Kredit ke UMKM Masih Rendah, BI Lakukan Ini

“Banyak UMKM belum memiliki rekam jejak keuangan yang layak dinilai oleh lembaga pembiayaan, sehingga akses ke pendanaan menjadi terbatas,” ujar Agusman dalam Konferensi Pers RDK OJK secara virtual, Jumat (9/5).

Untuk mengatasi hal tersebut, OJK mendorong penyelenggara pindar agar meningkatkan kolaborasi dengan ekosistem e-commerce serta memanfaatkan data alternatif dalam skema alternative credit scoring.

Pendekatan ini dinilai dapat memperluas penilaian kredit berbasis data non-konvensional, yang lebih mencerminkan aktivitas bisnis pelaku UMKM, meski belum memiliki data keuangan formal.

Agusman juga menegaskan pentingnya penguatan fungsi intermediasi oleh penyelenggara pindar, tidak hanya dalam penyaluran dana tetapi juga dalam proses penagihan (collection).

“Pindar perlu meningkatkan kualitas proses collection pendanaan yang sedang berjalan dan memperkuat kemampuan fasilitasi dana,” tegasnya.

Baca juga: OJK Beberkan Penyebab Perlambatan Kredit Perbankan di Maret 2025

Selain itu, Agusman menyarankan agar platform pembiayaan digital mulai menggeser fokus dari produk konsumtif ke produktif. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan model bisnis ini harus tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku.

“Perubahan fokus bisnis harus dilaporkan kepada OJK dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Di sisi lain, sektor pembiayaan konvensional seperti multifinance masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil. OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance mencapai Rp510,97 triliun per Maret 2025, tumbuh 4,60 persen yoy. (*) Alfi Salima Puteri

Galih Pratama

Recent Posts

Libur Nataru Aman di Jalan, Simak Tips Berkendara Jauh dengan Kendaraan Pribadi

Poin Penting Pastikan kendaraan dan dokumen dalam kondisi lengkap dan prima, termasuk servis mesin, rem,… Read More

2 hours ago

Muamalat DIN Dukung Momen Liburan Akhir Tahun 2025

Bank Muamalat memberikan layanan “Pusat Bantuan” Muamalat DIN. Selain untuk pembayaran, pembelian, atau transfer, nasabah… Read More

3 hours ago

Kawasan Komersial Ini Disebut Bakal Dongkrak Peluang Bisnis dan Investasi di Tangerang

Poin Penting Paramount Land menghadirkan Indica Grande sebagai kawasan komersial baru seluas 1,4 hektare untuk… Read More

6 hours ago

Tok! UMP DKI Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen, Besarannya Jadi Segini

Poin Penting UMP DKI Jakarta 2026 resmi naik 6,17 persen menjadi Rp5.729.876, atau bertambah Rp333.115… Read More

7 hours ago

Antisipasi Lonjakan EV Periode Nataru, Dirut PLN Tinjau Langsung Kesiagaan SPKLU

Poin Penting PLN mengantisipasi lonjakan pemudik EV saat Nataru 2025/2026, dengan proyeksi pengguna mobil listrik… Read More

7 hours ago

Tindak Lanjuti Pernyataan Prabowo, Komisi VII Desak Aturan Penghapusan KUR

Poin Penting Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan turunan penghapusan KUR, menindaklanjuti… Read More

7 hours ago