Keuangan

OJK Dorong Pindar Perluas Skema Penilaian Kredit untuk UMKM

Jakarta — Akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menemui berbagai kendala. Hingga Februari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit UMKM hanya tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, terdapat beberapa hambatan utama yang dihadapi UMKM.

Di antaranya adalah keterbatasan data keuangan yang terdokumentasi secara formal, belum optimalnya pemanfaatan ekosistem digital, serta banyaknya pelaku UMKM yang belum tergabung dalam rantai pasok formal.

Kondisi ini menyulitkan lembaga keuangan, termasuk platform pinjaman daring (pindar), dalam menilai profil risiko para pelaku usaha kecil tersebut.

Baca juga: Penyaluran Kredit ke UMKM Masih Rendah, BI Lakukan Ini

“Banyak UMKM belum memiliki rekam jejak keuangan yang layak dinilai oleh lembaga pembiayaan, sehingga akses ke pendanaan menjadi terbatas,” ujar Agusman dalam Konferensi Pers RDK OJK secara virtual, Jumat (9/5).

Untuk mengatasi hal tersebut, OJK mendorong penyelenggara pindar agar meningkatkan kolaborasi dengan ekosistem e-commerce serta memanfaatkan data alternatif dalam skema alternative credit scoring.

Pendekatan ini dinilai dapat memperluas penilaian kredit berbasis data non-konvensional, yang lebih mencerminkan aktivitas bisnis pelaku UMKM, meski belum memiliki data keuangan formal.

Agusman juga menegaskan pentingnya penguatan fungsi intermediasi oleh penyelenggara pindar, tidak hanya dalam penyaluran dana tetapi juga dalam proses penagihan (collection).

“Pindar perlu meningkatkan kualitas proses collection pendanaan yang sedang berjalan dan memperkuat kemampuan fasilitasi dana,” tegasnya.

Baca juga: OJK Beberkan Penyebab Perlambatan Kredit Perbankan di Maret 2025

Selain itu, Agusman menyarankan agar platform pembiayaan digital mulai menggeser fokus dari produk konsumtif ke produktif. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan model bisnis ini harus tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku.

“Perubahan fokus bisnis harus dilaporkan kepada OJK dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Di sisi lain, sektor pembiayaan konvensional seperti multifinance masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil. OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance mencapai Rp510,97 triliun per Maret 2025, tumbuh 4,60 persen yoy. (*) Alfi Salima Puteri

Galih Pratama

Recent Posts

Ini Plus Minus Implementasi Demutualisasi BEI

Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More

8 hours ago

DPR Soroti Konten Sensasional Jadi Pintu Masuk Judi Online

Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More

8 hours ago

Program Gentengisasi Prabowo, Menkeu Purbaya Proyeksi Anggaran Tak Sampai Rp1 T

Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More

9 hours ago

Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat

Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More

9 hours ago

Demutualization of the IDX, a “Bloodless” Coup Three OJK Commissioner Resign Honourably

By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More

10 hours ago

Danantara Dukung Reformasi Pasar Modal dan Kebijakan Free Float OJK, Ini Alasannya

Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More

11 hours ago