Keuangan

OJK Dorong Pindar Perluas Skema Penilaian Kredit untuk UMKM

Jakarta — Akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menemui berbagai kendala. Hingga Februari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit UMKM hanya tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, terdapat beberapa hambatan utama yang dihadapi UMKM.

Di antaranya adalah keterbatasan data keuangan yang terdokumentasi secara formal, belum optimalnya pemanfaatan ekosistem digital, serta banyaknya pelaku UMKM yang belum tergabung dalam rantai pasok formal.

Kondisi ini menyulitkan lembaga keuangan, termasuk platform pinjaman daring (pindar), dalam menilai profil risiko para pelaku usaha kecil tersebut.

Baca juga: Penyaluran Kredit ke UMKM Masih Rendah, BI Lakukan Ini

“Banyak UMKM belum memiliki rekam jejak keuangan yang layak dinilai oleh lembaga pembiayaan, sehingga akses ke pendanaan menjadi terbatas,” ujar Agusman dalam Konferensi Pers RDK OJK secara virtual, Jumat (9/5).

Untuk mengatasi hal tersebut, OJK mendorong penyelenggara pindar agar meningkatkan kolaborasi dengan ekosistem e-commerce serta memanfaatkan data alternatif dalam skema alternative credit scoring.

Pendekatan ini dinilai dapat memperluas penilaian kredit berbasis data non-konvensional, yang lebih mencerminkan aktivitas bisnis pelaku UMKM, meski belum memiliki data keuangan formal.

Agusman juga menegaskan pentingnya penguatan fungsi intermediasi oleh penyelenggara pindar, tidak hanya dalam penyaluran dana tetapi juga dalam proses penagihan (collection).

“Pindar perlu meningkatkan kualitas proses collection pendanaan yang sedang berjalan dan memperkuat kemampuan fasilitasi dana,” tegasnya.

Baca juga: OJK Beberkan Penyebab Perlambatan Kredit Perbankan di Maret 2025

Selain itu, Agusman menyarankan agar platform pembiayaan digital mulai menggeser fokus dari produk konsumtif ke produktif. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan model bisnis ini harus tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku.

“Perubahan fokus bisnis harus dilaporkan kepada OJK dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

Di sisi lain, sektor pembiayaan konvensional seperti multifinance masih menunjukkan pertumbuhan yang stabil. OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance mencapai Rp510,97 triliun per Maret 2025, tumbuh 4,60 persen yoy. (*) Alfi Salima Puteri

Galih Pratama

Recent Posts

Hashim Djojohadikusumo Raih Penghargaan ‘Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability’

Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More

13 hours ago

Dua Saham Bank Ini Patut Dilirik Investor pada 2026

Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More

13 hours ago

Hashim Soroti Pentingnya Edukasi Publik Terkait Perubahan Iklim

Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More

14 hours ago

OJK Sederhanakan Aturan Pergadaian, Ini Poin-poinnya

Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More

15 hours ago

40 Perusahaan & 10 Tokoh Raih Penghargaan Investing on Climate Editors’ Choice Award 2025

Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More

16 hours ago

Jelang Akhir Pekan, IHSG Berbalik Ditutup Melemah 0,09 Persen ke Level 8.632

Poin Penting IHSG ditutup melemah 0,09% ke level 8.632 pada 5 Desember 2025, meski beberapa… Read More

16 hours ago