OJK Dorong Penguatan Governansi dan Integritas IKNB Melalui Implementasi PSAK 74

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan governansi dan integritas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) untuk semakin memperkuat kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap IKNB, melalui implementasi PSAK 74.

Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena, menekankan bahwa betapa pentingnya penguatan integritas dan pengendalian internal di IKNB, serta secara spesifik mendorong penguatan industri perasuransian melalui implementasi PSAK 74.

“Dengan diterapkannya PSAK 74, diharapkan akan tercipta pelaporan keuangan perusahaan perasuransian yang lebih reliable serta mencerminkan kondisi kinerja perusahaan yang sebenarnya,” ucap Sophia dalam keterangan resmi di Surakarta, 9 Juni 2023.

Lebih lanjut, Sophia menyampaikan, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi PSAK 74, antara lain terkait kesiapan SDM termasuk aktuaris, dukungan regulasi, kesiapan infrastruktur, serta perhitungan biaya yang dibutuhkan.

Kemudian, di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menyatakan pentingnya peningkatan tata kelola dan manajemen risiko di IKNB khususnya industri perasuransian dan dana pensiun.

Dalam hal itu, OJK telah mendorong penguatan melalui tiga lapis pengawasan sektor IKNB, yaitu pertama merupakan penguatan pada industri itu sendiri, kedua adalah penguatan peran asosiasi dan profesi penunjang di sektor IKNB dan yang ketiga adalah penguatan peran OJK selaku regulator dan pengawas.

“Dari sisi penguatan peran OJK, khususnya pengawasan di sektor IKNB, OJK saat ini fokus untuk meningkatkan kualitas pengawasan secara off-site agar pengawas dapat melakukan deteksi secara dini (early warning) terhadap potensi masalah yang ada pada industri,” ujar Ogi.

Adapun, imbauan untuk terus mendorong penguatan governansi dan integritas IKNB tersebut dilakukan melalui Forum Penguatan Governansi Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023 yang menghadirkan narasumber eksternal yang berasal dari Kementerian BUMN, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan perwakilan dari Industri Jasa Keuangan. (*)

Editor: Galih Pratama