Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong sinergitas lembaga jasa keuangan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yakni pemanfaatan data dari program DP nol persen yang dilengkapi data dari payment system. Melalui data tersebut lembaga jasa keuangan dapat diketahui apa resikonya, ataupun suatu lokasi akan cocok dibangun untuk apa.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 3 OJK Slamet Edy menyebutkan, posisi perekonomian DKI Jakarta sangat krusial sebagai barometer perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 17,59% pada perekonomian nasional hingga kuartal dua 2019. Karena itu sektor keuangan dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) harus bersinergi dengan program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Keuntungannya informasi akan lebih transparan dan kapasitas akan lebih besar sehingga berdampak lebih maksimal,” ujar Edy dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
Sinergi antara industri keuangan di bawah OJK dan Pemprov DKI Jakarta juga bisa dilakukan untuk membangun pariwisata di Jakarta menjadi lebih baik. Dengan teknologi nantinya bisa dilacak data pengunjung wisata, lalu transaksinya menggunakan layanan QRis dari BI. Ini akan membentuk ekosistem bisnis lalu dikembangkan bisnis modelnya seperti yang telah dilakukan pada bank sampah bersama perbankan seperti BNI.
Ketua 1 FKIJK Jakarta, Yessy Kurnia mengatakan pelaku industri keuangan di DKI Jakarta akan menginisiasi banyak program baik untuk bisnis ataupun sosial. Sinergi antara industri keuangan nantinya akan mendukung berbagai program Pemda. Bahkan saat ini sudah ada berbagai ketua bidang yang akan mengeksekusi rencana jangka pendek dan panjang hingga dua tahun ke depan.
“Contohnya dalam program DP nol persen tentu akan butuh pembiayaan perbankan dan asuransi jiwa. Lalu untuk menggerakkan perekonomian di perumahan bisa dengan Pegadaian. Nanti akan kita lihat kapasitas bisnis masing-masing,” kata Yessy.
Dia juga mengatakan, bahwa pihaknya siap untuk mengkonsolidasikan data dari perbankan, hingga startup dan fintech. Diharapkan data perekonomian DKI Jakarta nantinya bisa diakses semua pihak tanpa membayar. Menurutnya saat ini masyarakat sudah terobsesi mendapatkan kenyamanan. Sehingga model bisnis pelaku industri yang harus berubah menyesuaikan.
Tidak hanya itu, menurutnya, sinergi antara industri keuangan dan Pemda DKI Jakarta juga dibutuhkan untuk skala lebih besar seperti membangun pariwisata di Kepulauan Seribu. Nantinya kolaborasi tersebut akan menghasilkan ekosistem yang bisa berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (*)
Editor: Rezkiana Np
