Jakarta – Inovasi keuangan digital dengan perkembangan teknologi telah mengubah tren, perilaku konsumen dan pasar di sektor jasa keuangan. Sehingga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merasa perlunya aturan mengenai digitalisasi dan repositioning model bisnis untuk mengikuti perubahan dan perkembangan, serta penciptaan sebuah model bisnis dan cara kerja baru dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis.
Moh. Eka Gonda Sukamana, CRISC Analis Eksekutif Senior Grup Inovasi Keuangan Digital OJK mengungkapkan bahwa Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan suatu hal yang positif dan perlu di support agar dapat mendorong lembaga jasa keuangan untuk memberikan layanan lebih cepat, mudah, murah dan bisa diakses oleh masyarakat dimana saja. Namun, selain adanya potensi perkembangan, IKD juga memiliki risiko sehingga perlu adanya satu pengaturan. Terkait hal tersebut, OJK melakukan pengaturan yang bersifat light touch dan safe harbour untuk tumbuh kembangnya inovasi.
“Supaya inovasi keuangan digital ini bisa tetap berkembang, namun juga tetap bisa menerapkan tata kelola yang baik dan adanya perlindungan konsumen. Maka, dikeluarkanlah POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa yang bersifat principal based, jadi tidak mengatur yang hal-hal bersifat detail,” kata Eka dalam webinar yang digelar Infobank bertajuk “The DNA of Next-Generation Digital Banking” Kamis, 14 Juli 2022.
Adapun inovasi keuangan digital harus diatur dengan tujuan mengedepankan perlindungan konsumen, memfasilitasi pengembangan infrastruktur digital supaya lebih efektif dan efisien, penguatan regulasi dan pengawasan untuk mencegah disrupsi, memastikan standarisasi dan interoperabilitas, mendukung inovasi yang bertanggung jawab dan menciptakan ekosistem keuangan digital.
“Hal tersebut yang menjadi dasar OJK untuk mengatur terkait dengan penyelenggaraan inovasi keuangan digital, pengaturan tersebut adalah bagaimana inovasi keuangan digital tetap berkembang baik dan juga memitigasi risiko.” tutup Eka. (*) Irawati
