OJK dan Kominfo Evaluasi Penanganan Pinjol Ilegal

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) terus memperkuat sinergi dalam pelayanan dan perlindungan masyarakat di ruang digital. OJK dan Kominfo bersama-sama mengevaluasi penanganan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mehendra Siregar mengungkapkan, penyelenggaraan sistem elektronik yang baik dan teratur dapat melindungi masyarakat dan konsumen, serta tata kelola data baik di dalam yurisdiksi nasional maupun tata kelola data cross-border.

“Kami menyampaikan hal-hal terkait dengan kebutuhan dan kepentingan secara teknis
dan governance dari aspek keuangannya. Jadi kami harapkan dapat sinkronisasi dengan perspektif desain arsitektur yang disampaikan oleh Menteri Kominfo sehingga diharapkan kerjasama ke depan semakin sinergis dan saling memperkuat,” ujar Mahendra dalam keterangan resminya, Minggu, 28 Agustus 2022.

Mahendra menyampaikan, bahwa Menkominfo menyambut baik kunjungan OJK dan memberikan penjelasan mengenai perkembangan terkini dan strategi nasional untuk memperkuat sistem telekomunikasi dan informasi dalam menjaga kedaulatan data serta ketahanan menghadapi ancaman siber di Indonesia.

Menkominfo Johnny G. Plate juga mengapresiasi terhadap kerja sama antara OJK dan Kominfo yang terjalin dengan baik selama ini dalam rangka melayani masyarakat.

Baca juga : OJK Tegaskan Moratorium Izin Pinjol Masih Berlaku

“Pada prinsipnya kerja sama antara OJK dan Kominfo termasuk sistem-sistem di dalam ruang digital itu berjalan dengan baik untuk semua aktivitas mikro prudensial keuangan
dan perbankan. Ini merupakan pekerjaan lintas sektor, otoritas di sektor jasa keuangan, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dan bagaimana perlindungan serta ketahanan dari serangan siber,” kata Jhonny.

OJK dan Kominfo akan terus melakukan koordinasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memastikan perlindungan kepada masyarakat atau konsumen tetap berjalan dengan baik. (*) Irawati