Poin Penting
- OJK mencabut izin usaha 6 BPR sepanjang kuartal I 2026.
- Langkah ini dilakukan sebagai penegakan pengawasan dan penguatan industri perbankan.
- OJK berkoordinasi dengan LPS dalam penanganan BPR bermasalah.
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat telah mencabut izin usaha enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang kuartal I 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penegakan ketentuan pengawasan di sektor perbankan.
“Selama tahun 2026 hingga saat ini OJK telah mencabut enam izin usaha BPR, termasuk BPR yang izinnya dicabut di Maret 2026,” ujar Dian dalam Konferensi Pers RDK, dikutip, Selasa 7 April 2026.
Baca juga: OJK Sebut BPR Ramai-Ramai Antre Merger, Ini Tujuannya
Baca juga: Izin BPR Koperindo Dicabut, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah
Dian menyatakan, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)dalam menangani permasalahan BPR maupun BPR Syariah sesuai mandat yang diatur dalam UU P2SK sebagai langkah penguatan industri.
Daftar BPR yang Dicabut Izinnya
Berikut daftar BPR yang dicabut izin usaha hingga kuartal I 2026:
- PT BPR Suliki Gunung Mas yang berkantor pusat di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatra Barat terhitung sejak 7 Januari 2026
- PT BPR Prima Master Bank yang berkantor pusat di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur terhitung sejak 27 Januari 2026
- Perumda BPR Bank Cirebon di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat terhitung sejak 9 Februari 2026
- PT Bank Perekonomian Rakyat Kamadana yang berkantor pusat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali terhitung sejak 18 Februari 2026
- PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor pusat di Jakarta Pusat sejak 9 Maret 2026
- PT BPR Pembangunan Nagari yang berkantor pusat di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat terhitung sejak 31 Maret 2026. (*)
Editor: Yulian Saputra
