Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Berbagai upaya untuk mendorong perekonomian telah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) selama dua tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, upaya-upaya yang ditempuh pemerintah untuk merespon tantangan ekonomi sudah tepat.
“Paket-paket kebijakan, sudah diupayakan untuk merespon, terutama merespon dalam pelemahan ekonomi dunia yang masih berlanjut, terutama sejak dua tahun lalu. Sehingga, respon yang struktural menurut saya sangat diperlukan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad di Jakarta, Kamis 20 Oktober 2016.
Menurutnya, 13 paket kebijakan yang sudah diterbitkan pemerintahan Jokowi-JK sejalan dengan upaya untuk menggenjot roda perekonomian di tengah melambatnya perekonomian global. Salah satunya paket kebijakan ekonomi terkait penyederhanaan dan program izin usaha, serta paket kebijakan lainnya.(Selanjutnya : OJK apresiasi kebijakan terkait strategi keuangan inklusif…)
Di sektor keuangan, kata Muliaman, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah terkait upaya mendorong akses keuangan, terutama mengenai keputusan presiden tentang strategi keuangan inklusif. Hal ini sejalan dengan apa yang dirasakan dunia saat ini tentang pentingnya keuangan yang inklusif.
“Mendekatkan layanan keuangan untuk seluruh masyarakat itu bisa memberdayakan, terutama bisa melepas mereka dari himpitan kemiskinan,” ucap Muliaman.
Dirinya melihat, berbagai langkah yang sudah ditempuh pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun ini guna merespon kondisi ekonomi global, yakni dengan cara penyederhanaan dan perbaikan iklim investasi, hingga inklusi keuangan memang sudah sepatutnya dilakukan.
Ke depan, kata Muliaman, perlu dilakukan intensifikasi dan penekanan fokus kebijakan. Selain itu, perlu juga dilakukan tinjauan ulang atau review terkait kebijakan yang sudah diambil, salah satunya terkait inklusi keuangan.
(Baca juga : OJK Bakal Perluas Program JARING)
“Kegiatan-kegiatan keuangan yang memerlukan sinergi, karena sektor keuangan terkait dengan teknologi dan sampai Pemda. Ini yang menurut saya tahun 2017 dan 2018 perlu didorong,” tutup Muliaman. (*)
Editor: Paulus Yoga
