Jakarta–Untuk mengembangkan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan National Payment Gateway (NPG). Nantinya diharapkan NPDG dapat atasi sistem pembayaran di Indonesia.
NPG adalah suatu sistem yang memproses transaksi pembayaran melalui berbagai instrumen (seperti kartu ATM/debit, uang elektronik, dan kartu kredit), secara elektronik. Dengan teknologi ini, NPG diharapkan dapat atasi sistem pembayaran di Indonesia. Dengan adanya NPG, masyarakat dapat melaksanakan transaksi nontunai dalam negeri dari bank manapun, menggunakan instrumen dan saluran apapun secara efisien.
Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, ketika menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai interkoneksi dan interoperabilitas kartu debit dan uang elektronik, di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2016.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh empat bank yang bertindak sebagai acquirer dan mewakili 75% transaksi debit dalam negeri (BRI, Bank Mandiri, BNI, BCA) dan tiga prinsipal nasional yang bertindak sebagai switching (Artajasa Pembayaran Elektronis, Alto Network, dan Rintis Sejahtera).
Agus mengatakan, Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen industri untuk mendukung rencana implementasi NPG yang telah disusun oleh Bank Indonesia.
Dia menilai, pengembangan NPG di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam sistem pembayaran, dengan memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian, diharapkan NPG dapat atasi sistem pembayaran di Indonesia saat ini. (Selanjutnya : Ini sejumlah permasalahan dalam sistem pembayaran)
Page: 1 2
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari BPI Danantara untuk dijadikan… Read More
Poin Penting Keamanan OCTO Biz diperkuat dengan sistem berlapis termasuk enkripsi data, autentikasi pengguna, dan… Read More
Poin Penting KB Bank Syariah menghadirkan layanan deposito digital melalui aplikasi BISA Mobile untuk memperluas… Read More
Poin Penting Defisit APBN kuartal I 2026 mencapai Rp240,1 triliun (0,93 persen PDB), lebih tinggi… Read More
Poin Penting: Ketua Banggar DPR menolak pengurangan subsidi BBM karena dinilai membebani masyarakat kecil. Penyesuaian… Read More
Poin Penting Kenaikan tiket pesawat domestik dibatasi 9-13% untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah… Read More