Jakarta – Direktorat Barang Milik Negara yang tergabung dalam Kementerian Keuangan RI melaporkan jumlah nilai premi asuransi barang milik negara (BMN) telah mencapai Rp49,2 miliar hingga Agustus 2021. Nilai pertanggungan asuransi BMN sendiri sudah mencapai Rp32,4 triliun.
Direktur Barang Milik Negara, Encep Sudarwan mengungkapkan nilai BMN terus meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, pihaknya terus mendorong setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengasuransikan aset-asetnya yang masuk dalam BMN. Hingga saat ini, sudah ada 51 dari 84 Kementerian/ Lembaga Pemerintahan yang sudah mengasuransikan asetnya.
“Ayo, K/L kita asuransikan. Mungkin tidak harus semua dulu, bangunan-bangunan strategis dan utama dulu. Ini yang harus kita lindungi karena untuk memulai berasuransi tidak gampang. Sekarang sudah 51 yang implementasi, kita bisa kejar sisanya hingga akhir tahun,” ujar Encep pada paparan virtualnya, 10 September 2021.
Selain mengejar K/L untuk berasuransi, Encep dan jajarannya berencana akan terus memperluas cakupan obyek asuransi. Hingga saat ini, aset-aset yang diasuransikan mencakup bangunan kantor, bangunan kesehatan, dan bangunan pendidikan. Adapun total nilai objek tersebut mencapai Rp187,6 triliun.
Kemudian, Direktorat Barang Milik Negara juga berencana untuk mengintegrasikan pooling fund dana bencana sebagai sumber pendanaan Asuransi BMN. Hal ini dicanangkan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 (Perpres 75/2021) tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More