Sebelumnya Sonny juga mengungkapkan, sejak pertama kali dibentuk pada 1 November 2006, DJKN telah fokus pada tahapan awal pengelolaan aset negara, yaitu tertib administrasi dan tertib hukum. Hal tersebut telah menghasilkan peningkatan kualitas laporan keuangan, yang terlihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dampaknya terlihat dari peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, yang semula disclaimer karena pencatatan asetnya belum tertib, bisa berubah menjadi Wajar Dengan Pengecualian dan ada beberapa yang Wajar Tanpa Pengecualian.
“Ini memang suatu perjalanan dengan proses pembelajaran yang luar biasa dalam mengelola aset yang jumlahnya sangat besar,” urainya.(*)
Page: 1 2
Poin Penting Konsumsi rumah tangga menguat jelang akhir 2025, didorong kenaikan penjualan ritel dan IKK… Read More
Poin Penting Kementerian PKP tengah memetakan kebutuhan hunian bagi korban banjir bandang di Sumatra melalui… Read More
Poin Penting Livin’ Fest 2025 resmi digelar di Denpasar pada 4-7 Desember 2025, menghadirkan 115… Read More
Poin Penting Rupiah berpotensi menguat didorong ekspektasi kuat pasar bahwa The Fed akan memangkas suku… Read More
Poin Penting OJK memberikan tambahan masa transisi bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk memenuhi parameter… Read More
Poin Penting Pertamina EP memperkuat praktik keberlanjutan dan transparansi, yang mengantarkan perusahaan meraih peringkat Bronze… Read More