Jakarta–Dewan Energi Nasional (DEN) menilai rencana akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) oleh PT Pertamina yang dibungkus dengan cara pembentukan holding energi, bukanlah sesuatu yang mendesak dan belum jelas manfaatnya buat negara maupun rakyat Indonesia.
“Kita lihat dulu sebenarnya tujuan akuisisi PGN oleh Pertamina dengan bungkus holding energi itu untuk apa? Setelah holding ini jadi, terus goal-nya apa?” ujar Anggota DEN, Tumiran kepada wartawan, Senin, 11 Juli 2016.
Ditakuti, jika kedua perusahaan ini dilebur dengan cara dijadikan holding, kondisi perusahaan yang sudah sangat sehat justru jadi tidak sehat. Apa lagi bila tujuan akuisisi tersebut hanya sekedar memperkuat permodalan, sehingga bukanlah kebijakan yang tepat.
“Ya kita lihat Pertamina selama ini sudah cukup diberikan keleluasaan, untuk apa lagi diperkuat. Malah PGN sekarang secara perusahaan sudah baik, nanti apakah setelah di bawah Pertamina apa bisa lebih sehat?” katanya.
Tumiran mengatakan, justru yang sangat mendesak saat ini adalah perbaikan tata kelola minyak dan gas, bukan pembentukan holding energi.
“Tata kelolanya dulu diperbaiki pemerintah. Alokasi gas selama ini banyak masuk ke trader. PGN malah dipaksa beli gas lewat trader, padahal lebih efisien beli langsung ke perusahaan hulu migasnya. Itu berarti ada yang salah dengan regulasi kita, ini yang harus pertama kali diperbaiki bukan memasukkan PGN ke Pertamina dengan bungkus holding,” ungkapnya.
Ia mengakui, antara PGN dan Pertamina di bisnis gas hilir sering terjadi tumpang tindih proyek pembangunan infrastruktur gas.
Sehingga ini menjadi tugasnya pemerintah, tinggal dibagi perannya masing-masing, misalnya Pertamina fokus di eksplorasi dan penyediaan sumber-sumber gas, nanti PGN tugasnya tinggal menyalurkan gasnya ke masyarakat.
Ia pun menegaskan, daripada PGN dimasukkan ke Pertamina yang justru tidak menyelesaikan masalah, lebih baik pemerintah memperkuat masing masing BUMN yaitu PGN dan Pertamina tersebut.
Saat ini di Indonesia belum ada perusahaan dari negara lain yang investasi di bidang hilir gas bumi. Sehingga kesempatan pemerintah untuk makin memperkuat BUMN gas agar semakin memberikan manfaat gas bumi yang bersih dan hemat ke masyarakat. (*) Dwitya Putra
Editor: Paulus Yoga
