Oleh Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga
BANK Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia sepanjang 2025 mengalami defisit sekitar USD7,8 miliar dibandingkan dengan 2024. Artinya, total aliran masuk devisa dari transaksi internasional lebih kecil daripada aliran keluar ± pembayaran ke luar negeri.
Data resmi BI menunjukkan bahwa neraca pembayaran pada triwulan I 2025 defisit sekitar USD0,8 miliar, kemudian membesar menjadi sekitar USD6,7 miliar di triwulan II, dan tetap defisit sekitar USD6,4 miliar pada triwulan III 2025 sebelum akhirnya membaik menjadi surplus USD6,1 miliar pada kuartal IV.
Ada beberapa faktor penyebab defisit neraca pembayaran 2025. Satu, pada triwulan II 2025 aliran modal asing keluar dari pasar keuangan Indonesia disebabkan kebijakan resiprokal AS-Indonesia sebesar 32 persen sebelum ada penetapan tarif 19 persen, sehingga memicu sentimen penghindaran risiko secara global.
Baca juga: Neraca Perdagangan RI Surplus USD2,51 Miliar di Akhir 2025
Hal ini bisa muncul karena sentimen pasar global yang tidak stabil, kekhawatiran terhadap rupiah, atau persepsi investor akan kebijakan ekonomi domestik (misalnya perubahan kebijakan fiskal-moneter yang dinilai riskan).
Dua, pada triwulan III 2025 volatilitas kembali mengguncang pasar modal domestik yang kali ini dipicu oleh sentimen negatif dalam negeri. Pada 29 Agustus 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sebesar 1,53 persen atau turun 121,59 poin setelah sehari sebelumnya terjadi demo besar-besaran, terutama di Jakarta.
Tiga, pada triwulan IV 2025 defisit neraca jasa juga tercatat lebih tinggi, yang disebabkan oleh penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan dengan kondisi pada triwulan III 2025. Defisit neraca jasa juga meningkat didorong oleh kenaikan defisit jasa telekomunikasi sejalan dengan peningkatan kinerja sektor informasi dan komunikasi.
Defisit neraca pendapatan primer meningkat dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran dividen di akhir tahun. Sementara itu, surplus neraca pendapatan sekunder meningkat dipengaruhi oleh kenaikan remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Di samping faktor penyebab di atas, hal yang sangat sensitif adalah pergerakan nilai tukar rupiah yang tidak stabil bisa mendorong investor menarik modal keluar.
Disadari maupun tidak, pasar menilai risiko fiskal Indonesia meningkat (defisit APBN, program besar nonproduktif). Dampaknya langsung ke financial account defisit besar, sehingga menarik neraca pembayaran ke zona negatif, meskipun perdagangan barang masih surplus.
Sementara, faktor eksternal adalah kondisi ekonomi global yang melambat serta harga beberapa komoditas utama yang menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini juga memengaruhi nilai surplus ekspor Indonesia secara keseluruhan. Ini berimbas pada tekanan terhadap aliran devisa negara.
Apa yang Terjadi jika Kondisi Ini Terus Berlanjut?
Jika defisit neraca pembayaran Indonesia seperti pada 2025 terus berlanjut, maka tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan makin besar karena aliran devisa keluar melebihi devisa masuk.
Dalam kondisi ini, BI harus terus melakukan stabilisasi melalui intervensi cadangan devisa dan pengetatan suku bunga, yang dalam jangka panjang dapat menggerus cadangan devisa dan meningkatkan biaya pembiayaan di dalam negeri.
Suku bunga yang tinggi untuk menahan arus modal keluar akan menekan investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara meningkatnya ketergantungan pada pembiayaan eksternal membuat perekonomian makin rentan terhadap gejolak global.
Jika berlangsung berkepanjangan tanpa perbaikan struktural, defisit neraca pembayaran berisiko menurunkan kepercayaan investor, memperbesar volatilitas pasar keuangan, dan meningkatkan risiko tekanan eksternal yang lebih serius terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Baca juga: Lepas dari Kutukan 5 Persen, Purbaya Dorong Peran Swasta Genjot Ekonomi RI
Langkah Konkret Mengatasi Permasalahan Tersebut
Satu, Stabilisasi Arus Modal Jangka Pendek. BI harus memperkuat instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan swap valas untuk menahan volatilitas rupiah. Insentif pajak sementara bagi investor asing yang menahan SBN minimal 6-12 bulan untuk mengurangi capital outflow speculative.
Dua, Pengendalian Pembayaran Dividen dan Bunga ke Luar Negeri. Pemberian insentif pajak reinvestasi laba bagi perusahaan PMA agar dividen tidak seluruhnya direpatriasi. Restrukturisasi profil utang luar negeri BUMN dan korporasi agar porsi bunga jangka pendek menurun.
Tiga, Peningkatan Kualitas FDI (Bukan Sekadar Volume). Prioritaskan FDI di sektor manufaktur berorientasi ekspor dan substitusi impor jasa (logistik, engineering, keuangan). Batasi insentif bagi FDI bersifat enclave yang minim dampak pada devisa bersih.
Empat, Penurunan Defisit Neraca Jasa, yaitu program nasional lokalisasi jasa logistik, pelayaran, dan konstruksi untuk proyek pemerintah. Kewajiban local content pada jasa pendukung proyek strategis nasional menjadi prioritas.
Lima, Penguatan Surplus Perdagangan Berbasis Nilai Tambah. Insentif ekspor produk hilirisasi dan manufaktur (bukan komoditas mentah). Diversifikasi pasar ekspor nontradisional untuk mengurangi ketergantungan pada siklus komoditas.
Enam, Penguatan Kredibilitas Fiskal. Penegasan jalur penurunan defisit APBN jangka menengah secara transparan. Pangkas program-program yang menggunakan anggaran jumbo. Prioritaskan belanja produktif dibanding stimulus konsumtif untuk memperkuat daya tahan eksternal.
Tujuh, Mitigasi Risiko Eksternal yaitu perluasan Local Currency Settlement (LCS) dengan mitra dagang utama untuk menekan kebutuhan dolar AS. Penguatan early warning system terhadap tekanan neraca pembayaran dan arus modal. (*)
