Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong keberlanjutan program Kartu Prakerja di masa kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyatakan keputusan keberlanjutan program Kartu Prakerja tersebut akan diserahkan kepada pemerintahan baru.
“Namun tetap saja nanti kita akan di pemerintahan baru, kita berharap nanti keberlanjutan keputusan akhir tetap ada di pemerintahan baru,” ujar Susi dalam Media Briefing 5 Tahun Prakerja, Rabu 2 Oktober 2024.
Baca juga: Alasan Program Kartu Prakerja Perlu Dilanjutkan di Era Prabowo-Gibran
Susi menjelaskan program Kartu Prakerja menjadi penting, sebab sejak diluncurkan pada April 2020 hingga saat ini, Prakerja telah memberikan akses skilling, reskilling dan upskilling kepada lebih dari 18,9 juta orang penerima.
“Apalagi kalau isu ini adalah isu masalah pembukaan lapangan kerja, isu yang berkait dengan tenaga kerja kita, apalagi nanti isu kelas menengah. Semuanya sangat relevan dan mestinya sangat positif untuk kita keberlanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Prakerja, Deni Puspa Purbasari menambahkan bahwa diskusi keberlanjutan program Kartu Prakerja ini sudah didiskusikan langsung oleh Menko Airlangga Hartarto.
Baca juga: Agar Pertumbuhan PDB 8 Persen, Presiden Prabowo Harus Galak Kepada Koruptor
“Karena supaya kemudian betul-betul informasi yang diberikan itu langsung dari kami selaku pelaksana, dan juga Pak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Cipta Kerja,” jelasnya.
“Adapun Perpres no 36 Tahun 2020 disebutkan bahwa tugas Komite Cipta Kerja adalah menyusun kebijakan program prakerja dan mengendalikan program Prakerja dari perspektif policy dan kemudian teknis,” tambahnya. (*)
Editor: Galih Pratama
