Analisis

Nasib Holding dan Seleksi Politik Petinggi BUMN

PERSETERUAN Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum juga usai. Dua tahun sudah Komisi VI DPR yang mengawasi BUMN “memboikot” Rini Soemarno, Menteri BUMN. Menteri Keuangan (Menkeu) menuai “getah” akibat perseteruan itu. Sebab, Menkeulah yang mewakili Menteri BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR, dan sudah 11 kali rapat dalam dua tahun terakhir. Terakhir Juli lalu, ketika rapat yang membahas pengajuan penyertaan modal negara (PMN) untuk Kereta Api Indonesia (KAI) dan Djakarta Lloyd masing-masing sebesar Rp2 triliun dan Rp379,3 miliar.

Sri Mulyani yang hadir mewakili Rini Soemarno pada rapat di gedung parlemen, medio Juli lalu, pun tampak kesulitan menyamakan pemahaman dengan Komisi VI DPR. “Saya hanya ingin meyakinkan, saya titip ke Komisi VI kalau memang harus ditolak, ya ditolak dalam artian kalau secara korporasi tidak feasible, kalau Bapak-Ibu melihat ini fundamental dari sisi korporasi,” tegas Sri Mulyani merespons nada penolakan dari anggota Komisi VI DPR, seperti dikutip Infobanknews.com.

Selain mempersoalkan fundamental perusahaan, Komisi VI sendiri memang sudah lama geram dengan Rini Soemarno, yang terus bekerja sendiri tanpa “restu” dari Senayan. Apalagi, tahun lalu Menteri BUMN pernah sesumbar tidak akan mengajukan PMN pada 2017 dan sebelumnya usulan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo 2 yang dibentuk DPR untuk memecat Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN tidak diindahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Akibatnya, program-program Kementerian BUMN menjadi terhambat. Para direksi BUMN pun bingung, terutama perusahaan yang harus menjalankan program public service obligation (PSO). Tanpa PMN yang harus disetujui DPR, sulit bagi perusahaan BUMN untuk menyukseskan program-program pemerintah. “Kami (direksi BUMN) ini akhirnya berbaris di belakang Ibu Sri Mulyani (Menkeu),” celetuk seorang direktur utama (dirut) perusahaan BUMN kepada Infobank, Juni lalu. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2

Paulus Yoga

Recent Posts

Danantara Dinilai jadi Jawaban Pendongkrak Ekonomi RI Capai 8 Persen

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai level 8 persen dalam kurun waktu… Read More

32 mins ago

ICC Resmi Keluarkan Surat Penangkapan Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant

Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin… Read More

7 hours ago

Mandiri Sekuritas Ramal Ekonomi RI Tumbuh 5,1 Persen di 2025

Jakarta - PT Mandiri Sekuritas memproyeksikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil pada kisaran… Read More

17 hours ago

Harita Nickel Raup Pendapatan Rp20,38 Triliun di Kuartal III 2024, Ini Penopangnya

Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More

17 hours ago

NPI Kuartal III 2024 Surplus, Airlangga: Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal Terjaga

Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More

17 hours ago

Insiden Polisi Tembak Polisi, Ini Penjelasan Kapolda Sumbar

Jakarta - Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Suharyono menjelaskan kronologis polisi tembak polisi yang melibatkan bawahannya,… Read More

17 hours ago