Jakarta – Dampak penutupan sejumlah bank ternama di Amerika Serikat (AS) yang terjadi beberapa bulan lalu ternyata belum usai. Efeknya kini menjalar ke First Republic Bank. Saham bank tersebut anjlok hampir 50% pada Selasa, 25 April 2023.
Melansir BBC, Rabu, 26 April 2023, penurunan itu terjadi sehari setelah bank menengah AS itu mengatakan nasabahnya telah menarik dana lebih dari USD100 miliar atau setara Rp1.485 triliun (asumsi kurs Rp14.852 per dolar AS) dari rekening mereka di tengah kepanikan krisis perbankan bulan lalu.
First Republic Bank telah dipandang sebagai salah satu bank yang paling berisiko gagal. Ditambah lagi, banyak investor juga yang mempertanyakan masa depannya di bank tersebut.
Sejak ambruknya sejumlah bank ternama di AS, First Republic Bank mengaku telah kehilangan sekitar 40% dari simpanannya. Penurunan terjadi bahkan setelah bank mengalokasikan dana sebesar USD30 miliar dari uang mereka sendiri dengan bank yang berbasis di San Francisco.
Baca juga: Usai Akuisisi Credit Suisse, Laba Bersih UBS Malah Anjlok 52%
Namun, First Republic Bank mengklaim bahwa situasinya saat ini telah stabil. Pihaknya sedang mengejar “opsi strategis” untuk memperkuat posisinya. Termasuk memangkas biaya operasional mulai dari 20 hingga 25% dan tenaga tenaga kerja dalam beberapa bulan mendatang.
“Meskipun kami menghadapi tantangan dan ketidakpastian dengan stabilisasi basis simpanan kami dan kekuatan kualitas kredit dan posisi permodalan perusahaan, kami terus mengambil langkah-langkah untuk memperkuat bisnis,” kata Chief Executive Officer First Republik Bank Mike Roffler dikutip Bloomberg, Rabu, 26 April 2023.
Sementara, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) bisa saja membantu dalam beberapa cara. Salah satu kemungkinan besarnya akan menerapkan “pengecualian risiko sistemik,” yang akan memerlukan persetujuan dari pejabat di beberapa lembaga.
Namun apabila bank gagal, pemerintah harus memutuskan apakah akan melindungi deposan yang tidak diasuransikan, yang juga bisa menjadi panggilan yang sulit.
“Benar-benar tidak ada jawaban yang mudah,” kata Kathryn Judge, pakar regulasi keuangan di Columbia Law School seperti dikutip The New York Times.(*)
