TrueMoney; E-money syariah. (Foto: Paulus Yoga)
Jakarta–Uang elektronik atau e-money terus berkembang, dan lingkup penggunaannya semakin meluas untuk memudahkan transaksi masyarakat.
“Dalam rangka mendorong pengembangan sektor ekonomi syariah di Indonesia, kami fokus untuk membantu program pemerintah Indonesia dengan membuat terobosan baru untuk mengembangkan potensi bisnis syariah,” ujar CEO PT Witami Tunai Mandiri, Joedi Wisoeda, perusahaan pengelola produk TrueMoney.
Agar pengelolaan dana-dana keagamaan bisa dilaksanakan dengan lebih produksi dan profesional, TrueMoney diganjar sertifikat e-money syariah dari Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Senin, 28 Maret 2016.
“LPPOM MUI siap mendukung untuk turut membangun bisnis syariah agar dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat Indonesia,” ucap Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim.
Ia menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya telah memiliki aplikasi smartphone Siap Halal, yang dihadirkan untuk memudahkan para pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya ke MUI. TrueMoney sendiri, selanjutnya dapat digunakan untuk transaksi pembayaran sertifikasi halal tersebut.
“Ini tentunya akan membuat pengembangan potensi-potensi usaha mikro lebih mudah. Khususnya bagi UKM binaan untuk pengajuan sertifikasi syariah dan e-commerce,” tutur Lukmanul.
Sementara dengan diperolehnya status e-money syariah, TrueMoney berencana mengembangkan fasilitas pembayaran di lingkungan komunitas muslim di Indonesia.
“Pondok pesantren, sekolah islam, masjid, koperasi syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), serta produk-produk halal dengan kerja sama bersama LPPOM MUI,” imbuh Joedi. (*)
Editor: Paulus Yoga
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More