Poin Penting
- Program mudik gratis BUMN 2026 menargetkan lebih dari 100 ribu pemudik diberangkatkan ke berbagai kota di Indonesia.
- Sebanyak 1.400 bus, 99 rangkaian kereta api, dan 42 kapal laut disiapkan dengan standar keselamatan terjamin.
- Sistem pendaftaran terintegrasi berbasis NIK untuk mencegah data ganda dan memastikan ketepatan sasaran.
Jakarta – Program mudik gratis BUMN 2026 kembali dibuka dengan skala lebih besar. Melalui kolaborasi lintas perusahaan pelat merah, sebanyak lebih dari 100 ribu orang akan diberangkatkan ke berbagai kabupaten dan kota tujuan di seluruh Indonesia dalam momentum Lebaran tahun ini.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Badan Pengaturan BUMN memastikan penyelenggaraan mudik gratis tahun ini melibatkan hampir seluruh perusahaan induk dan anak usaha BUMN dengan dukungan moda transportasi darat, laut, dan kereta api.
Mudik Gratis BUMN 2026: Target 102 Ribu Pemudik
Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata menyatakan, program mudik gratis BUMN 2026 menjadi wujud kepedulian sosial negara melalui BUMN agar masyarakat dapat pulang kampung dengan aman dan nyaman.
“Program Mudik Gratis BUMN merupakan wujud nyata kepedulian sosial negara melalui BUMN, agar masyarakat dapat pulang ke kampung halaman dengan selamat, nyaman, dan penuh kebahagiaan,” ujar Tedi dalam keterangan resmi di Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat, 13 Februari 2026.
Secara rinci, lebih dari 64 ribu pemudik akan diberangkatkan menggunakan 1.400 unit bus. Kemudian hampir 33 ribu pemudik difasilitasi melalui 99 rangkaian kereta api, serta lebih dari 5.000 pemudik akan menggunakan 42 unit kapal laut.
Adapun flag off pemberangkatan moda bus dijadwalkan berlangsung di kawasan Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada 17 Maret 2026.
Baca juga: Tukar Uang Lebaran 2026 di Aplikasi PINTAR BI Dibuka Hari Ini, Simak Caranya!
Kolaborasi Lintas BUMN Perkuat Layanan Mudik Gratis
Tedi menambahkan, capaian mudik gratis BUMN 2026 menunjukkan peningkatan jumlah peserta dan perluasan cakupan wilayah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari sinergi solid antar-BUMN lintas sektor, terutama dalam memperkuat koordinasi layanan transportasi dan aspek keselamatan perjalanan.
Managing Director Stakeholder Management BPI Danantara Rohan Hafas menegaskan dukungan terhadap program mudik gratis sebagai bagian dari komitmen BUMN yang tak hanya mengejar kinerja bisnis, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kehadiran BUMN benar-benar dapat dirasakan, melalui pelayanan publik yang lebih dekat, lebih peduli, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja sekaligus Ketua Koordinator Mudik Gratis BUMN 2026, Muhammad Awaluddin, menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar penyediaan transportasi, melainkan bentuk tanggung jawab sosial yang menitikberatkan pada keselamatan pemudik.
“Mudik adalah tradisi yang sarat makna. Melalui Mudik Gratis BUMN kami ingin memastikan masyarakat bisa pulang dengan tenang, aman, dan selamat,” kata Awaluddin.
Baca juga: 4 Tips Agar Tetap Sehat dan Bugar Selama Mudik Lebaran
Sistem Terintegrasi dan Satu NIK untuk Mudik Gratis
Untuk meningkatkan akurasi dan transparansi, penyelenggaraan mudik gratis BUMN 2026 telah mengintegrasikan database pemudik lintas BUMN dan Kementerian Perhubungan. Skema ini dirancang untuk mencegah pendaftaran ganda sekaligus memastikan ketepatan sasaran.
Setiap peserta wajib menggunakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam proses pendaftaran. Dengan sistem satu data NIK, setiap pemudik hanya dapat terdaftar pada satu platform penyelenggara.
Pendaftaran mudik gratis dilakukan melalui aplikasi resmi yang disediakan masing-masing BUMN. Calon peserta cukup melengkapi data penumpang sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengikuti program ini.
Dengan skema yang semakin terintegrasi dan kuota yang meningkat signifikan, mudik gratis BUMN 2026 diharapkan mampu mengurangi kepadatan arus mudik, meningkatkan keselamatan perjalanan, serta memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan dan pelayanan publik. (*)
Editor: Galih Pratama
