Jakarta – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, menegaskan pentingnya pemanfaatan sistem microsite Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai bagian dari transformasi digital koperasi.
Melalui platform microsite ini, Kopdes/Kel Merah Putih dapat mengoptimalkan dukungan pemerintah mulai dari pembiayaan hingga aspek teknis.
“Koperasi Desa yang belum masuk microsite tidak bisa mengajukan pembiayaan. Microsite bukan hanya soal data, tapi juga soal transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas koperasi di mata perbankan, BUMN, maupun mitra usaha,” ujar Menkop Budi Arie dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Guna Mendukung Program Prioritas Nasional di Surabaya, Kamis, 21 Agustus 2025.
Hingga 18 Agustus 2025, tercatat 80.605 unit Kopdes telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, 35.343 unit koperasi sudah memiliki akun microsite dan 2.921 unit di antaranya memperbarui data.
Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah terbanyak, yakni 4.670 Kopdes/Kel Merah Putih yang sudah memiliki akun microsite. Namun, dari jumlah itu baru 366 koperasi yang memperbarui data.
“Ini menunjukkan perlunya percepatan sosialisasi dan pendampingan agar tidak hanya banyak yang terdaftar,” kata Budi.
Baca juga: Menkop Dorong Kopdes Merah Putih Masuk Microsite untuk Akses Bisnis dan Pembiayaan
Budi menegaskan, penggunaan microsite wajib bagi seluruh Kopdes/Kel untuk mewujudkan koperasi modern, transparan, dan berdaya saing. Tanpa platform ini, koperasi tidak bisa mengajukan pembiayaan ke lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah.
“Microsite bukan hanya alat administrasi, tapi juga pintu masuk kopdes untuk naik kelas. Kita ingin koperasi menjadi mitra strategis dalam rantai pasok nasional, bahkan global,” tegasnya.
Selain pembiayaan, sistem ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas koperasi. Data digital memungkinkan pemerintah memantau pergerakan keuangan, meminimalisasi risiko penyalahgunaan dana maupun aset, sekaligus meningkatkan kredibilitas koperasi di mata perbankan.
“Melalui microsite ini juga, koperasi dapat mempromosikan potensi dan produk desa, memperkuat tata kelola secara digital serta mempermudah integrasi dengan program pemerintah maupun stakeholder lainnya,” tambah Menkop Budi.
Baca juga: 15.000 Unit Kopdes Merah Putih Ditargetkan Aktif Beroperasi Bulan Ini
Untuk mempercepat pemutakhiran data, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) di berbagai wilayah. Satgas ini berperan mendampingi koperasi dalam proses sinkronisasi data dan percepatan digitalisasi.
Lebih jauh, keterhubungan microsite dengan BUMN, marketplace UMKM, dan lembaga keuangan diharapkan membuka ruang baru bagi koperasi dalam memperluas pasar sekaligus akses permodalan.
“Transformasi digital koperasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Melalui microsite, kita ingin koperasi desa dan kelurahan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat sekaligus memiliki daya saing di era digital.” katanya.
Peran Jawa Timur dalam Penguatan Kopdes
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, hingga kini 68 unit Kopdes/Kel Merah Putih di wilayahnya sudah beroperasi.
Namun, sebagian besar masih menghadapi kendala permodalan karena rata-rata koperasi baru memiliki modal di bawah Rp2 juta.
“Koperasi sangat membutuhkan pendanaan untuk operasional expenditure (opex). Oleh sebab itu diperlukan penguatan modal agar bisnisnya dapat tumbuh,” kata Khofifah.
Baca juga: Sri Mulyani Alokasikan Anggaran Rp83 Triliun untuk Kopdes Merah Putih di 2026
Ia menambahkan, regulasi terkait pinjaman kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak).
Khofifah juga berharap perbankan dapat memanfaatkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung penguatan Kopdes/Kel, mulai dari pendampingan bisnis, tata kelola, hingga dana promosi gerai. (*)
Editor: Yulian Saputra
