News Update

MI Minta Cara Penghitungan Pungutan OJK Dirubah

Jakarta–Industri manajemen aset menilai sudah saatnya pola penghitungan iuran atau pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK ) dirubah. Pasalnya selama ini pungutan regulator industri jasa keuangan terkadang melebihi besaran pajak yang harus dibayarkan Manajer Investasi (MI).

Direktur Utama PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), Muhammad Hanif menyambut baik rencana perubahan pola pungutan OJK, dan mengusulkan pungutan diambil dari persentase pendapatan.

Baca juga: OJK Ajukan Kenaikan Anggaran 11% Tahun Depan

“Usul kami jangan diambil dari AUM (Asset Under Management) tapi dari pendapatan,” harap dia gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 6 April 2017.

Ia menjelaskan, saat ini pungutan terhadap MI sebesar 0,045 persen dari AUM. Dengan pola tersebut besaran pungutan terkadang lebih besar dari pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Hal ini cukup membebani laba industri aset manajemen. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2

Dwitya Putra

Recent Posts

Sejak 1976, BTN Salurkan KPR Rp530 Triliun untuk 6 Juta Rumah

Poin Penting BTN telah menyalurkan 6 juta unit KPR sejak 1976 hingga April 2026 dengan… Read More

34 mins ago

ALTO Luncurkan ASKARA Connect dan Collab, Perkuat Pengelolaan Transaksi Digital

Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More

42 mins ago

BTN Targetkan Penyaluran KPR Capai 400 Ribu Unit per Tahun

Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More

59 mins ago

ALTO Network Proses 30 Juta Transaksi Harian, QRIS jadi Kontributor Terbesar

Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More

1 hour ago

RUPST OCBC Sepakat Tebar Dividen Rp1,03 Triliun dan Buyback 438 Ribu Saham

Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More

4 hours ago

Konflik AS-Iran Tekan Biaya Logistik, ALFI Minta Regulasi KBLI Dievaluasi

Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More

4 hours ago